BADUNG, iNewsSemarang.id - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka dapat saja bergabung menjadi Kader Golkar. Hal itu diungkapkan ARB ketika merespon ramainya isu yang menyebut Jokowi dan Gibran akan bergabung menjadi kader sekaligus sebagai pimpinan tertinggi Partai Golkar.
ARB menjelaskan, Jokowi dan Gibran bisa bergabung menjadi kader, namun untuk posisi ketua umum belum tentu bisa, karena Partai Golkar memiliki aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.
"Kalau mau masuk ya boleh saja kan. Kita bersenang hati, beliau kan tokoh masyarakat dan sebagainya, dan presiden selama 10 tahun. Saya kira wajar kalau kita bersenang hati," kata Ical di sela acara Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (16/3/2024).
Menurut ARB, terkait keinginan menjadi ketua umum, Golkar memiliki AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat untuk menjadi ketua umum harus 5 tahun menjadi pengurus Golkar.
Oleh karena itu jika Jokowi atau Gibran tetap ngotot menjadi pimpinan tertinggi partai beringin, maka hal tersebut bisa saja dimungkinkan dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.
Perubahan AD/ART dimungkinkan dengan mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.
"Kalau ketum kan ada aturannya, musti 5 tahun jadi pengurus. Mungkin saja (perubahan AD/ART) kalau semua temen-temen di daerah mau," sebut ARB.
Sementara ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, Jokowi tidak perlu menjadi pimpinan Golkar atau partai koalisi lainnya. Justru Jokowi seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia termasuk partai golkar setidaknya sampai 20 oktober 2024.
Dengan statusnya sebagai bapak bangsa, lanjut dia, Jokowi harus berada di atas semua partai politik. Isu Jokowi maupun Gibran bergabung dengan Partai Golkar sudah santer terdengar pasca Pemilu 2024 lalu.
Kabar bergabungnya Jokowi dengan Partai Golkar diperkirakan semakin kencang menjelang habisnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 mendatang, serta jelang Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Desember 2024 mendatang. (Arni Sulistiyowati)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
