JAKARTA, iNewsSemarang.id - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menemukan adanya indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Ketua PB PMII Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, Ahmad Latif, dalam keterangan persnya pada Minggu (20/2/2022), menyampaikan telah mengunjungi Desa Wadas untuk mencari fakta yang terjadi di lapangan. Dari kunjungan itu, pihaknya mendapati beberapa bukti kuat adanya pelanggaran HAM.
"Selain dugaan pelanggaran HAM, juga dugaan pencaplokan lahan oleh negara. Proses ini diduga ada upaya manipulatif oleh oknum-oknum tertentu,” kata Latif.
PB PMII berdialog dengan warga dan tokoh Desa Wadas untuk mencari fakta lapangan. Foto: Ist
Dia mengungkapkan, Wadas adalah tempat para kasatria. Tempat peninggalan sejarah. Sehingga, negara jangan kelihatan ngotot untuk melakukan perampasan paksa terhadap tanah warga Wadas untuk pembangunan tambang.
“PB PMII juga menemukan sejumlah fakta tentang adannya dugaan keterlibatan aktor politik dan aktor oligarki dalam konflik Wadas," ungkap Latif.
Dia menegaskan, PB PMII akan mengawal proses ini dan akan melaporkan sejumlah pihak, termasuk keterlibatan aktor politik di Wadas, kepada aparat penegak hukum (APH) terkait konflik Wadas.
PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang menggelar unjukrasa beberapa hari lalu, mengecam tindakan represif aparat dalam konflik dengan warga penolak penambangan di Wadas. Foto: Ist
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto minta Presiden Jokowi untuk segera bertindak terkait status penambangan batuan andesit di Desa Wadas Purworejo. Langkah itu diperlukan agar kasus tidak berlarut-larut hingga menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.
“Sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi Presiden perlu menentukan sikap. Jangan sampai masalah penambangan batuan andesit di Wadas ini merembet pada pembangunan Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional (PSN),” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (20/2/2022).
Menurutnya, tambang Wadas dan pembangunan Bendungan Bener adalah dua proyek berbeda. Lokasi kedua proyek itu terpisah sehingga pemerintah tidak bisa serta-merta menyebut kegiatan penambangan andesit di Desa Wadas merupakan bagian dari PSN Bendungan Bener.
Karena itu, tegasnya, pemerintah harus bijak menyikapi penolakan penambangan andesit oleh warga Wadas. Pemerintah diminta tidak memaksakan kehendak sehingga terjadi bentrokan dengan warga kontra penambangan wadas yang fatal.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maemun, atau yang akrab disapa Gus Yasin, mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Sabtu (19/2/2022). Di sana Wagub disambut hangat warga kontra penambangan dan mendengarkan keinginan dari para warga. Foto: Ist
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, akar masalah sejak awal adalah persoalan komunikasi. Bagi dia, apabila komunikasi dibangun secara baik dan transparan sejak awal, maka tidak akan menimbulkan masalah besar. Kesimpulan ini dia dapatkan usai berkunjung ke lokasi dan mendengarkan secara langsung masukan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat.
"Saya lihat tadi komunikasi yang salah, ayo kita perbaiki bersama. Minimal kalau ada masalah rembugan harus jelas dari awal, saya sampaikan supaya tahu semua. Namanya jual beli, ya harus tahu harganya 'yang dibeli berapa, kelanjutannya gimana', harusnya kan gitu," ujar Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin ini.
Editor : Sulhanudin Attar
Artikel Terkait
