SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi alias Hendi menegaskan aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Indonesia untuk naik kelas.
Hendi menyebutkan pada tahun 2023 ada total Rp 1.226,2 triliun rencana umum pengadaan yang dicatatkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Hendi menyebutkan jika ada Instruksi Presiden yang mengamanatkan 40% diantaranya dialokasikan untuk belanja produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Dengan besarnya peluang ekonomi yang ada, Hendi pun berharap anggota IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) bisa turut berpartisipasi dalam aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
"Kami hari ini dari LKPP fokusnya adalah memberikan sebuah informasi tentang pasar yang besar sekali di proses pengadaan barang / jasa," tutur Hendi pada kegiatan Rapat Kerja Daerah III IWAPI Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Senin (19/8/2024).
Hendi pun meyakinkan jika pelaku usaha mikro, kecil, koperasi bisa terlibat dalam aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah dengan mudah.
"Kalau syarat - syarat dasar kan pasti harus dimiliki, seperti misalnya NIB dan NPWP. Tapi kalau untuk pelaku usaha mikro,kecil semisal produknya belum punya TKDN kan bisa self declare (pernyataan mandiri). Contohnya jualan klepon masak produk impor kan nggak mungkin," pungkasnya.
Secara khusus terkait IWAPI, Hendi sendiri menekankan pentingnya partisipasi wanita dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia.
"Saya kira anak muda, warganet, dan wanita memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia. Termasuk dalam menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia, wanita memiliki peran penting dalam meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk Indonesia. Maka saya ucapkan terima kasih kepada IWAPI Jawa Tengah yang telah berkontribusi aktif," ujarnya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
