GROBOGAN, iNewsSemarang.id - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI kembali melanjutkan implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2026.
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menjadi daerah perdana yang ditunjuk BGN untuk terus memperluas penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Acara kick off sosialisasi program MBG tahun 2026 digelar di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Grobogan pada Senin (2/2). Kegiatan dihadiri oleh ratusan peserta yang sudah antusias menantikan program MBG didaerahnya.
Sosialisasi program MBG di Grobogan ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan, Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi, Komunikasi dan Media Sosial, Dian Islamiati Fatwa, dan Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Hanibal W. Y. Wijayanta.
Persoalan dasar di Indonesia adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas, jika mengandalkan Sumber Daya Alam maka akan cepat habis, jika ingin lebih maju maka bangunlah Sumber Daya Manusianya. Hal tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dimasa depan.
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menjelaskan, pentingnya membangun SDM berkualitas perlu dilakukan sejak dini. Untuk membangun sumber daya manusia butuh kondisi fisik yang baik, dan untuk saat ini sumber daya manusia di Indonesia jauh dari kata baik dengan indikatornya adalah stunting.
”Bapak Presiden ingin bisa memberikan makan secara gratis bagis seluruh rakyat Indonesia dengan cara mendirikan Badan Gizi Nasional. Sejak awal, SPPG yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia itu sebagai pintu masuk untuk menjangkau seluruh orang yang membutuhkan dan bisa menjadi harapan baru di masa depan. MBG itu tidak hanya untuk anak sekolah tetapi juga diberikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelasnya.
Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo manyambut baik kegiatan sosialisasi di wilayahnya. Kegiatan ini bisa memberikan dampak yang lebih luas untuk masyarakat di Kabupaten Grobogan.
“Sebagai program pemerintah, implementasi program dari BGN mutlak untuk di dukung dan disukseskan, semua pihak harus mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi,” ujar Sugeng.
“Pemerintah Daerah tidak bosan untuk mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG untuk mengikuti dan mengimplemantasikan SOP yang sudah diberikan, terutama untuk Kepala SPPG dan Ahli Gizi agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Gunalan, menjelaskan kick off sosialisasi program MBG tahun anggaran 2026 sebagai langkah awal penguatan kesiapan dan komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional yakni Program Makan Bergizi Gratis.
Program makan bergizi gratis bukan sekedar program bantuan pangan melainkan kebijakan pembangunan manusia jangka panjang yang berorientasi pada keadilan sosial pemerataan wilayah serta penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
“Beberapa negara juga sudah memulai program sejenis MBG yang diharapkan dan harus dimulai dari hari ini dan sejak tahun 2025, kalau kita mundur lagi karena banyak protes dan lain-lain maka kita membiarkan bangsa kita sendiri menjadi kalah dari yang lain, program jangka panjang ini harus kita mulai untuk anak cucu kita ke depan menuju generasi emas Indonesia ditahun 2045,” jelas Gunalan.
Seperti diketahui, program MBG merupakan satu kebijakan status nasional yang dirancang untuk menjawab tantangan permasalahan gizi ketimpangan akses pangan bergizi serta peningkatan kualitas generasi masa depan, program ini dilaksanakan melalui pendekatan hulu dan hilir yang mencakup penyediaan makan bergizi sesuai standar penguatan dapur MBG/SPPG.
MBG tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang tapi juga berdampak langsung berupa peningkatkan perekonomian untuk mendorong perputaran ekonomi lokal pemberdayaan pelaku usaha pangan, serta penguatan sistem pangan daerah. Inilah wujud nyata kebijakan gizi sosial ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
”Mari kita jaga program ini secara bersama mudah-mudahan di tahun 2026 ini apa yang menjadi permasalahan dan ketakutan kita bersama khususnya yang berhubungan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) bisa kita hindari kita kurangi dengan saling mengingatkan pemerintah daerah hingga satgas MBG,” ajak Gunalan.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
