JAKARTA, iNewsSemarang.id - Badan Gizi Nasional ( BGN ) menerapkan aturan baru berupa label batas waktu konsumsi terhadap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lewat label tersebut, makanan MBG wajib dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak guna mencegah risiko keracunan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa aturan tersebut telah diterapkan. Dia pun meminta siswa maupun guru ikut mengawasi pelaksanaannya.
"Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan empat jam setelah makanan itu matang," tegas Sudaryono dalam video yang dibagikan, Senin (10/8/2026).
Sudaryono mengimbau para siswa, peserta didik, dan guru untuk memeriksa label waktu konsumsi sebelum makanan MBG dimakan.
"Maka kami mengimbau kepada para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada bapak-ibu guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan," katanya.
Selain soal batas waktu konsumsi, BGN juga meminta siswa tidak membawa pulang makanan MBG ke rumah. Menurutnya, kualitas makanan yang dibawa pulang tidak dapat dipastikan sehingga berpotensi menimbulkan keracunan.
"Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada bapak-ibu guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah," ujarnya.
Ia menjelaskan makanan yang dibawa pulang berisiko mengalami penurunan kualitas tanpa diketahui penerimanya. "Karena makanan yang dibawa pulang ke rumah, kita tidak tahu kualitasnya, tidak tahu kerusakannya, yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengonsumsi," kata Sudaryono.
Dia menegaskan, BGN akan terus memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, seluruh pihak perlu berkolaborasi agar program tersebut berjalan aman dan terhindar dari kasus keracunan.
"Mari kita sama-sama jaga bahwa MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi, dan MBG ini insyaallah kami Badan Gizi Nasional terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik dengan zero tolerance terhadap kasus keracunan," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
