JAKARTA, iNewsSemarang.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons adanya calon mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) yang mundur lantaran menolak untuk melepas hijab.
MUI pun meminta pihak Unhan memberikan klarifikasi dugaan pelarangan penggunaan hijab di lingkungan kampus.
Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Siti Ma'rifah, menegaskan klarifikasi dari Unhan sangat diperlukan agar isu ini tidak menimbulkan keresahan publik.
"Jika peristiwa itu benar terjadi, maka itu adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 serta ketentuan pelanggaran HAM," tegas Siti Ma'rifah dikutip dari MUI Digital, Minggu (23/8/2026).
Dia menegaskan setiap warga negara dijamin hak kemerdekaan termasuk dalam menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, pelarangan hijab ini dinilainya merupakan sebuah kemunduran. "Pelarangan hijab menciderai makna kemerdekaan dan kemunduran perjalanan bangsa," ujarnya.
Siti juga meminta adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang membuat aturan diskriminatif, seperti pelarangan penggunaan hijab, karena berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Sekali lagi, pentingnya klarifikasi dari Unhan karena ini lembaga pendidikan yang seharusnya melahirkan generasi bangsa yang inklusif, bersatu, dan saling menghormati," ujarnya.
Sebagai informasi, seorang kadet mahasiswa Cohort 7 Unhan berinisial WA memilih mengundurkan diri usai mengaku diminta melepas hijab jika dinyatakan diterima.
Dalam unggahan di media sosialnya, ia menyebut perempuan yang memakai hijab memang difasilitasi selama mengikuti tes, namun tak diberi pilihan setelah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa.
"Pilihan yang ada bagi kami hanya lepas atau mundur. Saya memilih opsi kedua. Bukan alasan yang "cuma itu". Menurut saya, hijab adalah kehormatan para muslimah; hijab adalah pilihan saya sebagai manusia yang merdeka," tulis WA dalam unggahan instagramnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
