Meski Menilai Baik, Komisi D Sebut Disdik Kendal Telat Terbitkan Surat Larangan Pungutan Dana PIP

KENDAL, iNewsSemarang.id - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sidik menilai surat yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal terkait larangan terhadap pungutan dana Progam Indonesia Pintar (PIP) merupakan langkah yang baik. Namun demikian, Mahfud menyebut bahwa Disdikbud Kendal telat menerbitkan larangan tersebut.

Perlu diketahui, Disdikbud Kendal pada Jumat 13 Januari 2023 telah menerbitkan surat larangan pungutan dana PIP. Surat ini ditujukan kepada Korwilcam satuan pendidikan se-Kabupaten Kendal, pengawas sekolah dan penilik se-Kabupaten Kendal dan kepada Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP dan Pendidikan Nonformal se-Kabupaten Kendal.

Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Disdikbud Kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi ini diterbitkan sehubungan adanya informasi dan aduan masyarakat adanya pungutan yang mengatasnamakan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kendal, terhadap dana PIP.

Mahfud Sidik selaku Ketua Komisi D DPRD Kendal, menegaskan bahwa Disdikbud Kendal harus benar-benar serius dalam mengeluarkan kebijakan larangan tersebut. 

"Surat itu harus diaplikasikan dengan baik. Yang diedukasi tentang pemahaman PIP jangan hanya wali murid saja, tapi kepala sekolah juga perlu, karena dia yang bersinggungan langsung dengan hal ini," katanya kepada iNewsSemarang.id, Sabtu (14/1/2023).

Mahfud juga menyebut bahwa respons Disdikbud Kendal terhadap kasus pemotongan dana PIP terkesan lambat. Pasalnya, surat larangan baru diterbitkan paska maraknya kasus tersebut di sekolah-sekolah. 

"Ya meskipun sudah terlambat tapi tidak ada salahnya jika Disdik langsung melakukan evaluasi menyeluruh agar PIP ini bisa benar-benar bermanfaat dengan baik," ujarnya.

Sementara terkait dengan sanksi yang pantas bagi oknum-oknum yang sengaja melakukan pemotongan ataupun pungutan, Mahfud menyebut bahwa langkah tersebut merupakan kewenangan Disdik untuk menerapkannya pada oknum yang bersangkutan.

"Mau ada sanksi atau tidak itu wewenang Disdik. Namun yang jelas, semua yang terjadi itu menjadi catatan bagi kita semua. Semoga ke depan tidak ada lagi oknum yang semena-mena seperti itu," ungkapnya.

Editor : Agus Riyadi