Profil 4 BUMN Diduga Korupsi Dana Pensiun yang Rugikan Negara Rp300 Miliar

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri BUMN Erick Thohir kembali membongkar praktek penyelewengan di perusahaan plat merah yang dipimpinnya itu. Kali ini, hasil bersih-bersih itu ditemukan ada empat BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pensiun.

Erick Thohir mengatakan, penyelewengan tersebut membuat negara rugi hingga Rp300 miliar. Jumlah kerugian ini masih tahap awal dari hasil investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga

Ini Deretan BUMN yang Akan di Merger Erick Thohir

Erick menambahkan, bahwa dirinya resmi membawa kasus dugaan korupsi ini ke pihak Kejaksaan Agung serta akan segera diusut.

Berikut ini profil 4 BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pensiun:

1. PT Angkasa Pura I

Baca Juga

Penjelasan Erick Thohir soal Pelni dan ASDP Akan Merger ke Pelindo

Angkasa Pura I merupakan operator bandara pelat merah milik negara. Fokus bisnis perusahaan ini menitikberatkan pada pelayanan kebandaraan di kawasan Indonesia Tengah dan Timur.

Angkasa Pura I memiliki lima anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Support, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail.

2. ID FOOD

Baca Juga

Daftar 6 BUMN yang Terancam Dibubarkan, Nomor 4 Punya Galangan Kapal di Semarang

ID FOOD merupakan corporate brand name dari Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Bisnis ID FOOD bergerak dalam bidang pertanian dan agroindustri, peternakan dan perikanan, serta perdagangan dan Logistik.

3. PTPN III

Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi perkebunan.

Baca Juga

Duet Ganjar-Erick Thohir Dinilai Pasangan Ideal, Sosok Muda Progresif dan Bawa Pembaharuan

4. PT Inhutani

PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) adalah anak usaha Perum Perhutani. Tercatat, Perhutani sudah menggabungkan (merger) enam anak usaha ke dalam dua subholding.

Editor : Maulana Salman