Respons Aduan Nelayan, Pemprov Jateng Kawal Perizinan Penangkapan Ikan

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana merespons adanya aduan dari nelayan terkait dengan perizinan penangkapan ikan. 

Dia sudah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan langkah konkret dalam pendampingan dan penjelasan tentang masalah tersebut.

Baca Juga

BMKG Imbau Nelayan Waspadai Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah Perairan Ini

"Masalah perikanan memang masih ada aduan dari masyarakat, khususnya nelayan. Seperti waktu kemarin saya kunjungan ke Rembang," kata Nana Sudjana saat memberikan arahan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan, Kamis (18/1/2024).

Menurut Nana, berdasarkan data yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, masalah yang muncul dari sektor perikanan tersebut terkait penangkapan ikan untuk batas 12 mil ke atas. Sebab perizinan tangkapan ikan untuk zona tersebut kewenangannya ada pada pemerintah pusat.

"Ini yang kadang-kadang membuat kesulitan warga, khususnya nelayan. Warga ini maunya segara mendapatkan izin. Tetapi perlu waktu untuk izin di kementerian. Itulah yang kadang-kadang masyarakat komplain," jelasnya.

Baca Juga

2 Nelayan Hilang saat Melaut di Perairan Wedung Demak, Perahu Terempas Ombak hingga Kendal

Meski demikian, Pemprov Jateng tentu saja tidak lepas tangan. Langkah yang dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan pendampingan dan sosialisasi mengenai perizinan kepada para nelayan.

"Kami akan terus berkoordinasi agar dalam memberikan pelayanan terkait penangkapan ikan,supaya ke depan lebih baik dan lebih cepat," kata Nana.

Hal itu sesuai dengan komitmen Pemprov Jateng yang ingin memberikan pelayanan prima dan terbaik kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah. 

Baca Juga

Pemkot Semarang Pastikan Berikan Bantuan Nelayan Terdampak Cuaca Ekstrem

"Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab," ujar Nana. 

Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, perizinan yang dikeluarkan sebanyak 43.569 izin. Terdiri atas proses perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebanyak 40.910 izin dan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG) sebanyak 2.659 izin.

Proses perizinan untuk sektor kelautan dan perikanan lebih banyak dilakukan melalui SIAP Jateng. Tercatat selama 2023, ada 1.239 izin untuk daftar kapal perikanan dan 1.073 izin untuk pemanfaatan bangunan perairan. 
 

Editor : Maulana Salman