Mencekam! Begini Kronologi Bentrokan Massa Pemuda Pancasila vs GRIB di Blora

BLORA, iNewsSemarang.id – Bentrok dua kelompok ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) pecah di Jalan Raya Blora-Grobogan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Selasa (14/1/2025) sore.

Bentrokan massa kedua kubu mengakibatkan sejumlah orang terluka dan beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Video detik-detik bentrokan massa PP dan GRIB viral di media sosial.

Baca Juga

Bentrokan Massa Ormas Pecah di Blora, Sejumlah Orang Terluka dan Kendaraan Rusak

Bentrokan terjadi setelah sehari sebelumnya massa Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk kantor GRIB Kabupaten Blora. Kedatangan mereka menolak pendirian GRIB di Blora.

Hal itu memicu massa GRIB dari berbagai daerah berdatangan ke Blora. Bentrokan kedua kubu pun pecah di Jalan Raya Blora-Grobogan. Sejumlah sepeda motor dan mobil rusak parah. 

Bentrokan juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Beruntung ratusan aparat TNI-Polri segera turun tangan membubarkan massa dan mengantisipasi bentrok susulan. 

Baca Juga

Kronologi Bentrok Suporter PSIS dengan Persita di Rest Area Tol Jagorawi, Dipicu Aksi Sweeping

Saat mendatangi markas GRIB, Ketua DPC PP Blora, Munaji menyampaikan sikapnya tidak ingin ada ormas GRIB di Blora, karena Blora bukan Timor-Timur. 

Ia menyebut ormas GRIB harus dibubarkan karena tidak memliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIB di Blora tidak bersahabat dengan rakyat.

"Kalau mau berorganisasi, izin semuanya harus dipenuhi dulu, jangan menjadi preman seperti itu, ini Blora bukan Timor Timur," tegas Ketua DPC PP Blora.

Baca Juga

Polda Jateng Gelar Patroli Skala Besar, Tindak Tegas Tawuran dan Premanisme di Semarang

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum GRIB Jawa Tengah, Subandi mengatakan GRIB akan melaporkan oknum Ketua DPC Blora, ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran undang undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

"Kami akan ke Polres Blora melaporkan kasus ini, kami siap mengawal dengan hukum yang berlaku," katanya. 
 

Editor : Ahmad Antoni