Anggaran 2025 Diblokir, Begini Nasib IKN

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) usai anggaran untuk pengadaan proyek masih terblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara soal kelanjutan pembangunan IKN.  Kebutuhan pembangunan IKN tahap dua sebesar Rp48,8 triliun yang bersumber dari APBN dipastikan telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggaran itu akan difokuskan untuk membangun kompleks perkantoran yudikatif dan legislatif.

Baca Juga

Jokowi Akan Berkantor di IKN Mulai Hari Ini hingga Purnatugas

"Program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," kata Juru Bicara OIKN Troy Harrold Yohanes Pantouw dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap 2 sesuai arahan Prabowo. Anggaran itu terdiri dari APBN Rp48,8 triliun, KPBU Rp60,93 triliun, serta investasi swasta sebesar Rp6,49 triliun berdasarkan data yang akan masuk di 2025 per Februari.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN di 2025. Menurutnya, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir Kementerian Keuangan.

Baca Juga

IKN Ditutup untuk Umum hingga September, Ternyata Ini Alasannya

Dody menjelaskan, hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Meski begitu, Dody menuturkan, pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan anggaran untuk mendanai program-program yang penting. 

Baca Juga

Cerita Akmal Faiz Paskibraka Asal SMAN 4 Semarang, Sempat Gugup sebelum Kibarkan Bendera di IKN

Harapannya, ada tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur."(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," katanya.

Editor : Ahmad Antoni