Efisiensi Anggaran, Menkeu Sri Mulyani Larang PTN Naikkan UKT Mahasiswa

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berpengaruh terhadap kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Efisiensi diharapkan tak berdampak pada anggaran operasional perguruan tinggi. 

Hal itu karena efisiensi anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan pemerintah lebih difokuskan pada pos pengeluaran seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial lainnya. 

Baca Juga

Kabar Baik! Anggaran Beasiswa, KIP-K Dipastikan Tak Dipangkas dan UKT Tidak Naik

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," tegasnya dalam konferensi pers di Komisi III DPR, Jumat (14/2/2025). 

Sri Mulyani juga menegaskan, pemerintah akan terus menjaga agar operasional perguruan tinggi tidak terdampak demi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. 

“Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut,” jelasnya. 

Baca Juga

DPP Unnes Salurkan Beasiswa Rp2,4 Miliar kepada 397 Mahasiswa dengan UKT Golongan 1 dan 2

Sri Mulyani memastikan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran meski ada efisiensi di kementerian dan lembaga. Dia menyebut, alokasi dana untuk beasiswa KIP tetap utuh dan tidak mengalami pemotongan.

“Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," katanya. 

Sri Mulyani mencatat, jumlah penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 mencapai 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp14,698 triliun yang tidak mengalami pengurangan.

Baca Juga

408 Mahasiswa Unnes Dapat Beasiswa Dewan Penyantun, Kuliah Gratis hingga Semester 8

Dengan demikian, seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa kendala terkait pendanaan.

Selain beasiswa KIP, program beasiswa lainnya seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan 40.030 penerima, beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama, juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.

Editor : Ahmad Antoni