Penampakan Pendopo Bupati Pati Dibanjiri Ribuan Logistik Donasi Demo Tolak Kenaikan PBB 250%

PATI, iNewsSemarang.id – Luar biasa! Penggalangan donasi untuk aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen, mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, bahkan hingga luar negeri.

Hingga kini, ribuan dus air mineral dan logistik lainnya terus berdatangan hinga menggunung di sekitar Pendopo Bupati Pati. Bantuan tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk perantau di luar negeri. 

Baca Juga

Antisipasi Penyusupan Demo 13 Agustus, Kapolresta Pati: Jangan Sampai Disusupi Kelompok Anarko

Aksi simpatik ini semakin membesar pasca-insiden penyitaan donasi oleh Satpol PP, sementara Bupati Pati, Sudewo, dikabarkan akan membatalkan kebijakan kontroversial tersebut setelah mendapat tekanan dari Gubernur Jawa Tengah dan Mendagri.

Pantauan di lapangan, tumpukan logistik, seperti air mineral, makanan ringan, dan perlengkapan aksi, memenuhi area sekitar Pendopo Bupati Pati. Donasi tidak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga dari perantau Pati yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hingga luar negeri, termasuk Malaysia dan Arab Saudi. 

“Ini bentuk dukungan kami untuk warga Pati yang berjuang melawan kebijakan tidak adil. Saya kirim donasi dari Jeddah karena prihatin melihat rakyat kecil terbebani,” ujar Mustofa, perantau asal Pati.

Baca Juga

Puluhan Ribu Driver Ojol Demo di Kawasan Monas, Ini Tuntutannya

Koordinator penggalangan donasi, Teguh Istiyanto mengatakan, dukungan masyarakat meningkat setelah Satpol PP menyita logistik pada Selasa (5/8/2025). 

“Penyitaan itu justru memicu semangat warga. Donasi yang tadinya ratusan dus air mineral kini jadi ribuan. Ini bukti rakyat Pati kompak menolak kenaikan PBB 250 persen,” ujarnya di posko donasi pada Jumat (8/8/2025). 

Dia menegaskan, aksi ini murni gerakan rakyat tanpa sponsor, dengan donasi berupa barang dan uang tunai sekitar Rp1,2 juta untuk kebutuhan logistik.

Baca Juga

Ratusan Mantan Pegawai PTPN se-Jateng Jalan Kaki Ngeluruk ke Istana, Ini Tuntutannya

Sahal Mahfudh (27), seorang santri dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi), menyatakan bahwa sekitar 5.000 santri akan bergabung dalam demo 13 Agustus. 

“Kami menolak PBB naik 250 persen karena memberatkan petani dan UMKM. Kami juga tolak pajak barang dan jasa 10 persen yang bikin pedagang kecil susah,” ujarnya.  Sahal menyebut para santri akan mengenakan sarung dan baju putih sebagai simbol aksi damai.

Kronologi Penolakan Kenaikan PBB 250 Persen
Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen diumumkan Bupati Sudewo pada Mei 2025 melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025, setelah rapat dengan camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (Pasopati) pada 18 Mei. Sudewo beralasan bahwa tarif PBB tidak naik selama 14 tahun, dengan pendapatan PBB Pati hanya Rp29 miliar, jauh tertinggal dari Jepara (Rp75 miliar), Kudus, dan Rembang (masing-masing Rp50 miliar). Dana tambahan disebut akan digunakan untuk infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Soewondo, serta program pertanian dan perikanan.

Baca Juga

Respons Polda Jateng soal Tudingan Menjebak Massa Aksi May Day di Semarang dengan Ambulans

Namun, kebijakan ini memicu protes keras karena dianggap membebani rakyat kecil di tengah ekonomi sulit. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko donasi sejak 1 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati Pati, tetapi pada 5 Agustus, Satpol PP menyita ratusan dus air mineral dengan alasan lokasi akan digunakan untuk kirab Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati. 

Aksi penyitaan yang dipimpin Plt Sekda Riyoso dan Plt Kepala Satpol PP Sriyatun memicu kericuhan, dengan warga mengejar truk Satpol PP dan adu mulut. Setelah tekanan publik, logistik dikembalikan pada 6 Agustus.

Koordinator aksi, Supriyono, mengecam tindakan Satpol PP. “Kami sudah kirim surat pemberitahuan ke Kapolresta dan Bupati. Penyitaan itu melanggar hak kami menyampaikan aspirasi,” ujarnya. 

Baca Juga

Viral Polisi Minta Tebusan Rp12 Juta Lepas 5 Demonstran Tolak RUU TNI, Begini Faktanya

Warga juga menuntut pembatalan kenaikan PBB, penolakan pajak pedagang kaki lima Rp10.000/hari, serta menghentikan proyek seremonial seperti renovasi alun-alun (Rp2 miliar) dan videotron (Rp1,39 miliar).

Pembatalan Kenaikan PBB dan Bupati Sudewo Minta Maaf
Pasca-viralnya pernyataan Sudewo yang menantang warga mengerahkan 50.000 demonstran, tekanan publik meningkat. Pada 7 Agustus, Sudewo meminta maaf dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, membantah niat menantang rakyat. 

“Saya minta maaf atas ucapan 50.000 silakan. Saya tidak menantang rakyatku. Saya hanya ingin demo berjalan lancar tanpa provokasi,” ujarnya. 

Dia juga meminta maaf atas kericuhan penyitaan donasi, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan untuk acara kirab. 

Pada 8 Agustus, Sudewo mengumumkan pembatalan kenaikan PBB 250 persen setelah mendapat arahan dari Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi.

Editor : Ahmad Antoni