KENDAL, iNewsSemarang.id - Setelah terdampak pandemi global, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tak bisa tumbuh signifikan. Hal itu terjadi disebabkan banyak faktor, diantaranya adanya beberapa regulasi yang dinilai kurang berpihak pada pengusaha.
"Faktor paling berpengaruh ada di undang-undang investasi dan birokrasi. Dan yang kedua, undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 paling menghambat pertumbuhan industri kita," kata Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi saat memberikan sambutan di acara pelantikan Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kendal masa bhakti 2022-2027, di PT KLI, Rabu (27/7).
Regulasi seperti itu, lanjut Frans, dinilai sejumlah ahli bahwa dunia industri di Jawa Tengah sedang mengalami deindustrialisasi. Kata deindustrialisasi familiar dengan negara-negara industri maju yang pertumbuhan ekonominya sedikit. "Tapi kita yang sedang menuju ke industri maju sudah terjadi deindustrialisasi," ujarnya.
Dengan kondisi demikian, pihaknya mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan baru. "Syukur Alhamdulillah, pemerintah bersama DPR akhirnya menelurkan sebuah undang-undang Omnibuslaw atau undang-undang cipta kerja UU nomor 11 tahun 2020," paparnya.
"Undang-undang ini adalah anugerah bagi dunia usaha. Harapan kita industri ini makin maju," sambungnya.
Sementara, terkait dengan dilantiknya pengurus baru Apindo Kendal, Frans berharap Apindo Kendal bisa lebih berkembang dalam bekerja sama baik dengan pemerintah maupun dengan serikat buruh.
Editor : Agus Riyadi
Artikel Terkait
