PURWOREJO, iNewsSemarang.id - Puluhan kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) menggeruduk Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di sela-sela kunjungan kerja (kunker) ke Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis, (10/11/2022).
Protes yang di lontarkan pada Desmond itu dilatarbelakangi oleh pernyataannya di media massa yang dianggap menghina Soekarno. Desmond pun langsung meminta maaf kepada massa PDIP atas pernyataannya tersebut.
“Saya meminta maaf atas tidak berkenan ya atas statement saya yang sepenuhnya bukan statement saya karena itu adalah output dari tulisan wartawan, maka kesalahan-kesalahan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa saya memohon maaf,” kata Desmond dalam video yang diterima wartawan, Jumat (11/11/2022).
Tak puas dengan permintaan maaf itu, salah satu simpatisan PDIP mengatakan bahwa permintaan maaf itu semestinya ditujukan bagi seluruh pengagum Bung Karno karena Bung Karno bukan hanya milik PDIP.
“Tidak hanya keluarga PDIP, tapi semua pengagum Bung Karno pak. Bung Karno tidak hanya milik PDI Perjuangan bung,” teriak salah satu simpatisan PDIP.
Selanjutnya, Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Bung Karno juga milik Partai Gerindra.“(Bung Karno) Milik kami pak, milik Gerindra,” ujar Desmond.
Sebelumnya, Politikus Gerindra Desmond Mahesa mengomentari pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mendorong pemerintah untuk meminta maaf pada keluarga Bung Karno menyusul dicabutnya TAP MPRS 33/1967. Desmond menganggap lucu permintaan PDIP ini. Sebab, tudingan kepada Soekarno terjadi di rezim Soekarno, bukan di rezim saat ini yang dikuasai oleh PDIP.
“Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan? Kalau Soekarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
“Habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno? Dari mereka untuk mereka,” sambungnya.
Menurut Desmond, saat ini pemerintahan dikuasai oleh PDIP yang dipimpin oleh keluarga Soekarno, jadi kalau negara meminta maaf itu hanya untuk memenuhi keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saja.
“(Wajar pemerintah minta maaf) Kalau yang melakukan rehabilitasi itu pemerintahannya, bukan pemerintah rezim Soekarno (pemerintahan saat ini). Jadi (kalau negara minta maaf) melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno,” pungkasnya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
