JAKARTA, iNewsSemarang.id - DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Rapat yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut beserta sejumlah pokok materi yang telah dibahas.
Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan kemudian meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
