SEMARANG, iNewsSemarang.id - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyoroti proyek pengadaan 10.074 meja dan kursi untuk siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di 9 Kecamatan di Kota Semarang yang saat ini sedang ramai dibicarakan.
Sekretaris KP2KKN, Ronny Maryanto mengatakan, dalam pengadaan meja dan kursi tersebut diduga terdapat beberapa masalah dan terkesan dipaksakan.
"Kita melihat di dalam realisasi anggaran perubahan itu di waktu yang pendek ini kan kesannya memang ada sesuatu yang dipaksakan. Kalau menurut kami memang ini harus didalami ada apa dengan pemaksaan itu," ujar Ronny di Semarang, Selasa (12/12/2023).
Ronny menyebut, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, realisasi anggaran yang cukup besar itu hanya dilakukan dalam waktu satu bulan karena anggaran perubahan itu baru digedok di akhir Oktober.
"Menurut informasi yang kami dapatkan, secara efektif baru November itu dilaksanakan pengadaannya, jadikan waktunya yang relatif pendek sekali, relatif singkat karena anggarannya cukup besar, risikonya juga pastinya akan besar," ucapnya.
Saat ini, pihaknya pun masih melakukan pendalaman atas temuannya itu sekaligus mengumpulkan bukti-bukti lain. Pengadaan barang berupa meja dan kursi untuk siswa SD itu, kata dia, bukanlah memakai sistem lelang atau tender, tapi melalui e-katalog dengan total anggaran mencapai 19,1 miliar dan dipastikan ada selisih.
"Kalau menurut kami ada lebih dari 700 juta selisihnya. Disamping selisih juga ada dugaan lain, tapi belum bisa kami sebutkan saat ini karena masih dalam pendalaman kami," ujar Ronny.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Semarang M Farid mengatakan, penggantian meja kursi merupakan kebutuhan dasar yang urgent karena sebagian besar mebel di sekolah SDN sudah banyak yang rusak.
"Urgent banget. Atas dasar itu memang ada pembaharuan mebel sekaligus untuk meningkatkan mutu sarana pendidikan juga menjadi lebih modern, insyaAllah nanti untuk ini juga biar anak-anak itu juga tambah semangat," ungkap Farid kepada iNewsSemarang.id di kantornya, Senin (11/12) sore.
Ia menyebut, total ada 183 SDN dari 9 Kecamatan di Kota Semarang yang mendapat bantuan meja dan kursi fabrikasi dari alokasi pengadaan belanja APBD Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
Sembilan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Gajahmungkur, Ngaliyan, Tugu, Mijen, Candisari, Semarang Barat, Semarang Tengah, Gayamsari, dan Pedurungan.
"Distribusi sudah selesai di 9 kecamatan 183 SDN Negeri sudah selesai komplit," ujar Farid.
Ia menjelaskan, secara spesifikasi meja dan kursi tersebut terbuat dari bahan besi campuran dengan mdf sehingga barangnya kokoh, kuat serta tampilannya lebih bagus.
"Itu standar untuk anak SD, itu juga bisa dinaikkan, diturunkan bisa disetting. Harapannya dengan adanya meja itu lebih semangat lagi belajar anak-anak, belajar di sekolah juga meningkatkan mutu prasarana yang ada di sekolah biar lebih modern dan maju," imbuhnya.
Terkait selisih harga, Farid menerangkan bahwa angka 19 miliar merupakan pagu, sedangkan nilai kontraknya di angka 18 miliar, sehingga nanti selisihnya masuk Silpa dan akan dikembalikan ke kas daerah.
"Sekitar 700 an juta kalau gak salah, selisih antara pagu dengan nilai kontrak. Nanti akan dikembalikan ke kas daerah," paparnya.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
