JAKARTA, iNewsSemarang.id - Usulan menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tengah gencar disuarakan oleh berbagai pihak. Merespons usulan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan santai menyebutkan jika itu urusan DPR dan meminta semua pihak langsung menanyakannya kepada DPR.
"Itu urusan DPR, silakan tanya ke DPR," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Hak angket DPR awalnya diusulkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah mendorong parpol pendukungnya di DPR RI yaitu, PDI Perjuangan dan PPP menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
PPP pun merespons usulan tersebut. Partai berlambang Ka'bah itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) untuk memberi atensi dan tindak lanjut atas kenaikan tidak wajar suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sirekap.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengatakan bahwa melonjaknya suara PSI akan menjadi bagian yang akan dibongkar di hak angket pekan ini.
Beberapa lembaga survei, kata Romy, menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar. Karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) bahwa suara PSI mencapai 50%.
“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” kata Romahurmuziy dikutip dari akun Instagram @romahurmuziy, Minggu (3/3/2024). (Arni Sulistiyowati)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
