SEMARANG, iNewsSemarang.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung Aliansi BEM se-Semarang Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng dan DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (18/2/2025).
Para mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang melakukan longmarch dari kawasan Imam Bardjo melintasi Jalan Pahlawan menuju Kantor Gubernur dan DPRD Jateng. Sebelumnya mereka sempat singgah di depan Markas Polda Jateng.
Di situ, mereka sempat melakukan aksi tiarap di hadapan para polisi termasuk Polwan yang telah bersiaga di depan Mapolda Jateng.
Sementara saat aksi di depan Gedung DPRD Jateng, mahasiswa melempar kotoran sapi di depan gerbang. Sebanyak satu karung kotoran sapi yang mereka bawa dibuang dan dioleskan ke jeruji gerbang. Sontak bau tak sedap menyelimuti kompleks DPRD Jateng.
Aksi itu dilakukan mahasiswa sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja pemerintah, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi berdampak pada sektor pendidikan. Mereka juga menuntut transparansi anggaran yang dipangkas.
Usai membuang kotoran sapi, massa mahasiswa membuka gerbang lalu merangsek masuk ke halaman Gedung DPRD Jateng. Mereka menyatakan telah menduduki gedung rakyat. “Kita telah berhasil menduduki gedung DPRD,” teriak orator di atas mobil komando.
Dalam aksinya, para mahasiswa menolak efisiensi anggaran sektor pendidikan untuk dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, jika anggaran pendidikan dipangkas ada kemungkinan berdampak pada uang kuliah tunggal (UKT) dan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq mengatakan bahwa unjuk rasa digelar sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pemerintahan baru, terutama terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menyoroti efisiensi belanja dalam APBN.
“Dengan tajuk Semarang menggugat negara dalam kondisi sekarat, kita turun kejalan menyampaikan keresahan dari seluruh kawan-kawan mahasiswa," tegasnya.
Menurutnya, dengan adanya efisiensi anggaran merugikan beberapa sektor antara lain pendidikan. Mahasiswa mendesak adanya transparansi dalam kebijakan ini agar tidak merugikan hak-hak pelajar dan masyarakat luas.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
