Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program MBG membutuhkan dukungan kebijakan, pengawasan, serta kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.
Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
"Dengan statusnya sebagai program prioritas, pelaksanaan MBG memerlukan dukungan kebijakan, pengawasan, serta kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sosialisasi program MBG terus dilakukan dalam upaya pemerintah mengurani angka kekurangan gizi serta terbangun koordinasi dan sinergi yang efektif antara pemerintah maupun pelaksana program MBG serta masyarakat yang berkontribusi.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
