Dia juga mengingatkan masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di ruang digital. Masyarakat sebaiknya tidak mudah mengisi formulir ataupun menyerahkan data pribadi kepada platform yang belum dapat dipastikan keamanannya, termasuk menghindari mengunggah dokumen penting seperti foto kartu tanda penduduk (KTP) yang menampilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan alamat secara terbuka di media sosial.
Ditambahkan, masyarakat yang merasa mengalami persoalan terkait layanan digital maupun dugaan penyalahgunaan data, tetap dapat menyampaikan pengaduan melalui platform LaporGub, maupun layanan call center 150945 yang beroperasi selama 24 jam.
Terkait penguatan keamanan siber ke depan, Lilik menilai risiko keamanan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari percepatan transformasi digital pelayanan publik yang terus didorong pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pemerintah Digital (PEMDI).
Karena itu, selain memperkuat teknologi, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola teknologi informasi, agar mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman siber yang terus berkembang.
"Bahkan lembaga sekelas NASA sekali pun masih ditemukan memiliki celah keamanan. Ini menunjukan kita tidak boleh lengah. Sistem keamanan harus terus diperbarui, dan kualitas SDM pengelola IT (teknologi informasi) juga harus terus ditingkatkan," kata Lilik.
Menurutnya, kebocoran data itu tidak tunggal karena terjadi pada beberapa aplikasi di berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga sulit dipastikan apakah dugaan penyalahgunaan data itu merupakan dampak dari dugaan kebocoran data pada Dinas Sosial atau tidak.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
