Dia menilai pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kendaraan berat yang melintasi jalan umum. Salah satunya truk pengangkut material galian C dari wilayah Kalialang, Kelurahan Sukorejo, yang diduga menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan.
Agus menyebut, meskipun terdapat dispensasi bagi kendaraan bertonase besar untuk mendukung aktivitas pembangunan, pihak yang memperoleh izin tetap harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk memperbaiki kerusakan jalan.
Dia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang segera mendorong pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan perbaikan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara melekat agar kerusakan tidak semakin parah dan membahayakan masyarakat.
"Harusnya pengawasan itu melekat setiap hari, setiap waktu agar mereka melakukan perbaikan sehingga jalan itu mudah dilewati dan masyarakat terjaga keamanannya," ujarnya.
Pihaknya mengingatkan, penanganan kerusakan infrastruktur tidak semestinya baru dilakukan setelah muncul korban kecelakaan. Pemerintah harus mengutamakan langkah pencegahan melalui pengawasan dan percepatan perbaikan jalan.
Dia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan kepada DPRD sehingga persoalan kerusakan Jalan Kalipancur yang telah berulang kali terjadi bisa segera ditindaklanjuti.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
