Pemerintah Imbau Jamaah Haji Bayar DAM Jalur Resmi

JAKARTA. iNewsSemarang.id - Pemerintah menghimbau agar Jemaah haji yang membayar Dam (denda) dapat melakukan pembayaran DAM sesuai saluran resmi yang telah ditentukan pemerintah Arab  Saudi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Akhmad Fauzin saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (22/6/2022). 

Baca Juga

Seleksi Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah Dibuka, Berikut Persyaratan dan Jadwal Tahapannya

“Jamaah diimbau untuk dapat melakukan pembayaran DAM sesuai saluran resmi yang telah ditentukan Pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaannya sesuai aturan dan tertib,” ujarnya.

Fauzin yang juga menjabat Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenag RI itu juga menghimbau agar tidak bertransaksi melalui calo.

“Pemerintah mengimbau jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjaja/pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan,” sambungnya.

Baca Juga

Wujudkan Perjalanan Umrah yang Nyaman, Aman dan Penuh Makna Bersama Batik Travel

Pada musim haji tahun ini, menurutnya pemerintah Saudi melalui Perusahaan Motawif Jemaah Haji Asia Tenggara (Motowifs Pilgrims For South East Asian Countries Company) telah mengeluarkan surat petunjuk tentang Dam dan Kurban Tahun 1443H. Surat ditujukan kepada Perwakilan Misi Haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Surat edaran tersebut menginformasikan bahwa jemaah dapat membayar dam melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yaitu Bank Pembangunan Islam (IsDB), Bank Al Rajhi, Pos Saudi, dan Situs (ADAHI).

Disebutkan dalam edaran tersebut bahwa keempat lembaga tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria berikut: 

Baca Juga

Respons Menag soal Temuan Dugaan 3.500 Jemaah Haji Berangkat Tanpa Antre

a. Bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga akuntablitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan; 

b. Memiliki lajnah thibbi yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu; 

c. Memiliki lajnah syar’i/fiqhi, yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih; 

Baca Juga

Cerita Pasangan Suami Istri WNI Pergi Haji Pakai Kuota Korea, Cepat dan Tak Perlu Antrean Panjang

d. Harga standard sehingga mendapat jaminan keamanan dari risiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan; 

e. Mencapai target, tepat sasaran dalam distribusi daging; dan

f. Menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas.

Baca Juga

Tinjau Komponen Biaya Haji 2023, Rombongan Komisi VIII DPR Bertolak ke Arab Saudi

“Kami mendorong agar PPIH Arab Saudi Bidang Bimbingan Ibadah dan PPIH Kloter segera melakukan koordinasi dan sosialisasi ke jemaah haji,” pesan Fauzin.

Untuk diketahui bahwa jamaah haji Indonesia sebagian besar menyelenggarakan ibadah haji Tamattu’ (umrah dulu, baru berhaji). Karenanya diwajibkan membayar dam atau denda berupa menyembelih hewan.

Editor : Miftahul Arief