Jaga Stabilitas APBN, Sri Mulyani Minta Pertamina Batasi Penyaluran BBM Bersubsidi

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terus berupaya untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak mengalami defisit. Sebagai antisipasi agar tagihan APBN tetap terkendali, Sri Mulyani mendorong Pertamina untuk segera melakukan pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, apabila Pertamina tidak mengendalikan volume penyaluran maka akan berimbas pada keseimbangan APBN.

Baca Juga

Gelar Lomba Bedah Data, Cara Sri Mulyani Dorong Masyarakat Melek Soal Anggaran Negara

"Saya berharap Pertamina betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," tutur Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Mantan petinggi World Bank tersebut mengatakan, peningkatan volume penyaluran BBM membuat alokasi subsidi dan kompensasi energi melampaui pagu anggaran APBN yang sebesar Rp502 triliun pada tahun ini. 

"Meski APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," terang Sri Mulyani.

Pertamina mencatat per Juli 2022 penyaluran BBM jenis Pertalite sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl). Jadi, saat ini kuota pengadaan BBM bersubsidi hanya tersisa 6,2 juta kl dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kl pada tahun ini. Lalu Kementerian ESDM juga telah mengestimasikan volume penyaluran subsidi tersebut bisa mencapai 28 juta kl pada tahun ini. 

Sri Mulyani juga mengatakan kalau kenaikan harga minyak di tingkat dunia dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dapat berimbas memberi tekanan pada APBN. 

"Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan USD100 per barel. Kemarin pernah sampai USD120 per barel, jadi itu juga akan menambahkan," tambah Menkeu, Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dalam rangka mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, mengamankan ekonomi dan mengamankan APBN, pihaknya kini tengah membahas masalah ini bersama dengan Pertamina, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. 

Editor : Maulana Salman