Diduga Serobot Tanah Milik PNS, Wakil Ketua DPRD Blora Ditetapkan Tersangka

BLORA, iNewsSemarang .id – Polda Jateng telah menetapkan Abdullah Aminudin sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan penipuan. Wakil Ketua DPRD Blora dari politisi PKB itu diduga telah menyerobot tanah milik PNS di Pemkab Blora.  

Abdullah sebelumnya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pembuatan atau penggunaan akta autentik berupa akta jual beli tanah, milik Sri Budiyono warga Desa Perwosari, Kecamatan Blora. Peristiwa tindak pidana terjadi setelah sebelumnya pelaku dimintai tolong untuk mencarikan pinjaman.

Baca Juga

KPK Sebut Sahat Simanjuntak Terima Suap Dana Hibah APBD Jatim Sebesar Rp5 Miliar

Zaenul Arifin selaku kuasa hukum Sri Budiyono mengatakan, perkara kasus tanah tersebut sudah naik penyidikan, dan akan dipanggil oleh penyidik dalam kasus ini.

"informasinya perkara sudah naik penyidikan dan sebentar lagi terlapor akan dipanggil sebagai tersangka oleh Penyidik," kata Zaenul Arifin, Minggu (4/12/2022).

Menurutnya, status tersangka tersebut sudah sejak 18 November 2022 lalu. "Kami mengharap dalam pemeriksaan nanti, terlapor untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan sesuai fakta-fakta yang terjadi," ujarnya.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Damprat Sekda Kendal dan Singgung Nama Rais: Ini Kendal, Bukan Jakarta!

nformasi yang terhimpun, saat ini juga sudah dilakukan penyitaan barang bukti. Selain menyeret politisi dari PKB, polisi juga menetapkan status tersangka kepada seorang notaris.

Dalam surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dengan nomor : B/72/II/Res I.II/2022/Ditreskrimum, pelapor Sri Budiyono warga asal Desa Purwosari, Kecamatan/Kabupaten Blora, mendapatkan surat pemberitahuan peningkatan kasus tersebut.

"Dengan ini diberitahukan perkara yang saudara laporkan dengan nomor laporan polisi: LP/B/599/XII/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tertanggal (07/12/2021) tersebut telah naik menjadi penyidikan," tulis dalam rujukannya surat tersebut.

Penetapan tersangka kasus penipuan dan penggelapan ini sesuai Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

Editor : Maulana Salman