Kemenkumam Jateng Gelar FGD Pengawasan Notaris

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng menggelar forum group discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Notaris (MPD)”, Selasa (20/6/2023) di Kabupaten Semarang. 

FGD ini salah satunya untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan ketika terjadi pelanggaran pelaksanaan jabatan dan atau perilaku notaris.  

Baca Juga

Kakanwil Kemenkumham Jateng Kontrol Keliling Rutan Banjarnegara

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diwakili Kabid Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setiawan didampingi Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi Asmara, memberikan sambutannya. 

Yosi menegaskan bahwa Anggota Majelis Pengawas Notaris mengemban amanah untuk menjaga martabat perilaku dan profesionalitas notaris agar setiap warga masyarakat pengguna jasa notaris memperoleh kepastian hukum.

“Kanwil Kemenkumham Jateng menggagas penyelenggaraan FGD ini sebagai upaya pendalaman tata cara pemeriksaan dan pertukaran pengalaman antar MPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya,” ujar Yosi.

Baca Juga

Gelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Kakanwil Kemenkumham Jateng Sampaikan Pesan Ini

“Kami harap untuk FGD ini dapat meningkatkan pemahaman anggota dan sekretaris MPD Notaris dalam melakukan penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Di kesempatan yang sama, Kasubbid Pelayanan AHU, yang kerap disapa Tiwi ini menyampaikan untuk mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat melalui Sekretariat MPD maka harus dilakukan dengan menyamakan persepsi dan pola penanganan pengaduan pada seluruh MPD Notaris di Provinsi Jawa Tengah.

“Kanwil terus mendorong MPD Notaris khususnya Sekretaris dan Staf Sekretariat untuk memahami tugas dan fungsinya secara utuh sesuai dengan UU Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris,” tutur Tiwi.

Baca Juga

Dirjen Pas Tinjau Kesiapan 3 Lapas Baru di Nusakambangan, Diresmikan dalam Waktu Dekat oleh Jokowi

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua serta Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Provinsi Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait kendala yang di alami oleh Anggota MPD Notaris.

Editor : Maulana Salman