Singgung Pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Alissa Wahid: Mencederai Integritas Pemilu

JOGJA, iNewsSemarang.id - Koordinator Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid menyinggung tentang proses pencalonan hingga penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) saat jaringan Gusdurian Indonesia membacakan pernyataan sikap terkait kondisi dan situasi politik Pemilu 2024, di Griya Gusdurian, Banguntapan, Bantul, DIY, Jumat (09/02/2024).

Alissa menilai proses penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai hal yang telah mencederai integritas pemilu.

Baca Juga

Buya Syafii Maarif Wafat, Begini Sosoknya di Mata Putri Gus Dur

"Jadi menurut kami, keputusan-keputusan itu memang tidak bisa dicabut, kita realistis terhadap hal itu. Tetapi perlu ini perlu dicatat sebagai sesuatu yang telah mencederai integritas pemilu itu sendiri," kata Alissa, Jumat (9/2/2024).

Menurutnya, keputusan DKPP tentang pelanggaran etika KPU serta hasil sidang MK adalah bukti kuat sebagai penyalahgunaan wewenang. Hal itu, menurut Alissa adalah sebagai perusak integritas pemilu dan demokrasi Indonesia.

Meski begitu, Alissa memilih realistis karena secara legitimasi hukum status putra sulung Presiden Joko Widodo itu tersebut tidak bisa diubah. Oleh karena itu, dia berharap praktik buruk yang dilakukan penyelanggara negara tidak terulang kembali dalam pemilu-pemilu yang akan datang.

"Makannya kami meminta ini tidak terulang lagi. Kalau ini terjadi terus, maka legitimasi pemilu akan dipertanyakan dan itu akan menciptakan ketidakstabilan," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Jaringan Nasional Gusdurian, Jay Akhmad mencatat sepanjang proses Pemilu 2024 ini ada ratusan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini juga yang menjadi bentuk keprihatinan jaringan Gusdurian.

"Dari sebanyak 105 dugaan pelanggaran pemilu, ada empat hal yang menjadi alat ukur kami, pertama terkait integritas penyelenggara pemilu, kedua terkait dengan hoaks dan disinformasi pemilu, ketiga berkaitan dengan kekerasan berbasis identitas. Kemudian yang keempat berkaitan dengan martabat kemanusiaan," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah pelanggaran itu adalah ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu, dia berharap kepada negara agar menjalankan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan hukum perundang-undangan yang berlaku agar tidak menciptakan politik kotor.

Editor : Maulana Salman