PPP Desak Operasi Penggelembungan Suara PSI Dihentikan

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada kabar operasi pemenangan yang dilakukan aparat dengan menargetkan penyelenggara pemilu agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 50.000 suara di tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar operasi penggelembungan suara PSI pada Pemilu 2024 dapat dihentikan.

Pria yang akrab disapa Romy itu mengatakan, operasi itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI. 

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” kata Romy dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).

Dia mengatakan, akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC lebih dari 3 persen. Artinya, kalau sebuah partai mendapat QC 3 persen, dalam real count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, QC PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen.

Belakangan setelah pencoblosan, Romy kembali mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI ke parlemen dengan 2 modus yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut dan atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.

“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” ujarnya.

Dia menuturkan, kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Burhanuddin Muhtadi, menyimpang dari trend line. Bahkan, ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara atau 173 suara per TPS. 

Dia mengasumsikan jika partisipasi pemilih sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen. 

"Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih,” tuturnya.

Oleh karena itu, PPP menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1X24 jam mengembalikan input perolehan suara PSI ke angka sebenarnya. 

"Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu. Dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia!," tegasnya. (Arni Sulistiyowati)

Editor : Maulana Salman