Anwar Usman Paman Gibran Kembali Dilaporkan ke MKMK, Kasus Apa?

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahakam Konstitusi (MKMK). Paman Gibran Rakabuming Raka itu dilaporkan atas dugaan konflik kepentingan dengan advokat Muhammad Rullyandi.

Juru Bicara Mahakam Konstitusi (MK) Fajar Laksono membenarkan adanya laporan tersebut. "Sudah (menerima). (Filenya) Dikirim by email per tadi malam, kita buka dan terima per hari ini," katanya saat dikonfirmasi, Senin (13/5/2024).

Baca Juga

Wapres Gibran Ingatkan Kepala Daerah: Cegah Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran!

Laporan itu dilayangkan oleh Advokat Zico Leonardo Simanjuntak sebagai pihak pelapor. Anwar Usman yang juga adik ipar Presiden Jokowi diketahui mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemberhentian sebagai ketua MK.

Zico mempermasalahkan, dalam persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli, Anwar mengajukan Rullyandi sebagai salah satu ahli. Padahal kata Zico, Rullyandi sedang berperkara di MK.

"Muhammad Rullyandi sedang menjadi salah satu pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif dengan posisi sebagai Kuasa dari Termohon (KPU). Setidaknya, Pelapor menemukan 2 perkara di mana Muhammad Rullyandi menjadi kuasa, dan bahkan dalam salah satu perkara Anwar Usman menjadi hakim panel dari perkara tersebut," tulis isi laporan yang diajukan Zico.

Baca Juga

Ganjar Tak Hadiri Pelantikan Prabowo, Ucapkan Selamat lewat Instagram: Mari Kita Bergandeng Tangan

Dia menyoroti, aturan dalam Sapta Karsa Hutama pada bagian prinsip kepantasan dan kesopanan. Dia menegaskan seorang hakim di pengadilan negeri saja, secara tegas dilarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak dalam perkara yang sedang ditanganinya. Lalu kata dia, apalagi terhadap hakim konstitusi yang merupakan seorang negarawan.

"Apakah pantas seorang Hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara yang diadili oleh hakim tersebut?" ujarnya.

Dia juga menyoroti, putusan MKMK sebelumnya yang telah menjatuhkan peringatan terhadap Anwar akan konferensi pers dan gugatannya ke PTUN. Teguran itu dianggap pelapor bukan sebagai bentuk introspeksi diri Anwar Usman sebagai Hakim konstitusi.

Baca Juga

Senyum Semringah Titiek Soeharto Lihat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

"Seharusnya setelah dijatuhi sanksi teguran dalam putusan Nomor 1 tersebut, Anwar Usman lebih mawas diri, melakukan introspeksi diri untuk berubah, demi menunjukkan sikap negarawan. Namun ternyata bukannya berubah, Anwar Usman kembali melakukan tindakan yang dipertanyakan kepantasan dan kesopanannya," katanya.

"Pelapor berpandangan ada dugaan pelanggaran etik yang berulang kembali dilakukan Anwar Usman terkait kepantasan dan kesopanan. Dan juga dengan laporan ini, nyata menunjukkan bahwa sanksi teguran yang sudah dijatuhkan di putusan pelanggaran etik sebelumnya, tidak membuat Anwar Usman memiliki kesadaran untuk lebih mawas diri dan melakukan introspeksi diri," ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni