MUI Minta Implementasi Aturan Pengeras Suara Tidak Dipukul Rata

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pelaksanaan aturan pengeras suara di masjid yang diterbitkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam implementasinya tidak dipukul rata untuk wilayah perdesaan.

Menurutnya, Surat Edaran (SE) No 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala memerlukan kesepakatan dengan masyarakat, khususnya daerah perdesaan. Sebab untuk di daerah pedesaan jarak antara masjid dengan rumah warga cukup jauh. 

Baca Juga

Jelang 1 Tahun Fatwa MUI Dukung Palestina, Ribuan Santri Serukan Boikot Produk Terafiliasi Israel

Dia menyampaikan, jika pengaturan waktu azan hanya diberikan 5 menit hingga 10 menit, maka masyarakat dapat terlambat sampai ke mesjid karena waktu habis di jalan.

Apalagi jika masyarakat sekitar berjalan kaki untuk mencapai ke masjid. Sehingga hal-hal seperti ini tentu perlu dipertimbangkan semua pihak. 

"Prinsipnya setuju adanya pengaturan tersebut, Itu suatu hal yang bagus. Cuma mungkin masalah implementasinya jangan terlalu kaku dan jangan disamakan untuk semua daerah, terutama di daerah-daerah yang 100 persen penduduknya beragama Islam," kata Anwar di Jakarta, Senin (21/2/2022).

Baca Juga

Tausiyah Ketum MUI di Halaman Istana Merdeka, Memberi Makan Rakyat, Itu Program Allah SWT

Oleh karena itu, menurutnya pada peraturan tersebut perlu ada konsideran yang mengatur dan memberi kelonggaran terkait penggunaan pengeras suara keluar. Di samping itu juga, Anwar menilai waktu penggunaan pengeras suara luar dengan durasi lima menit sebelum waktu shalat dirasa terlalu pendek.

Khususnya untuk waktu subuh, karena banyak orang yang terbangun setelah mendengar suara lewat pengeras suara keluar. Kemudian juga banyak dari jemaah yang mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke mesjid, sehingga memerlukan waktu 15 menit sebelum waktunya.

"Untuk itu bagaimana baiknya pelaksanaan sebuah peraturan tentu perlu ada kesepakatan-kesepakatan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu peraturan ini hendaknya berfungsi sebagai acuan saja. Tapi meskipun demikian juga perlu dibuat dalam peraturan tentang rentang waktu terpendek dan terpanjang dari penggunaan loudspeaker luar tersebut sebagai acuannya," kata dia.

Editor : Agus Riyadi