Usut Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Periksa Sejumlah Pimpinan Badan dan Dinas

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pimpinan badan dan dinas di lingkup Pemkot Semarang, Kamis (18/7/2024).

Pemeriksaan ini dalam lanjutan penyidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Semarang. Para pejabat tersebut dimintai keterangan di lantai 8 Gedung Moch Ihsan yang berada di kompleks Balai Kota Semarang.

Baca Juga

KPK Temukan Mobil hingga Sejumlah Dokumen Milik Harun Masiku

Sejumlah penyidik KPK memasuki ruangan tersebut dengan diikuti satu per satu pejabat tersebut masuk ke dalam salah satu ruangan di lantai 8 Gedung Moch Ihsan tersebut.

Melansir Antara, sejumlah pejabat yang masuk ruangan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Tata Ruang Irwansyah, Kepala Diskominfo Sunarto, serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Joko Hartono.

Belum diketahui keterkaitan pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut dengan penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga

KPK Periksa 5 Pejabat Pemkot Semarang sebagai Saksi Dugaan Korupsi, Siapa Saja?

Selain memeriksa sejumlah petinggi Pemkot Semarang, penyidik KPK juga kembali menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Semarang.

Sebelumnya, KPK menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu masing-masing pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.

Baca Juga

Front Pegiat Anti Korupsi Kota Semarang Unjuk Rasa di Depan Balaikota, Desak KPK Tetapkan Tersangka

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan empat orang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut dia, empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu terdiri dari dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.
 

Editor : Ahmad Antoni