Presiden Jokowi Minta Maaf ke Masyarakat jelang Akhir Jabatan, Gibran Bilang Begini

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka, buka suara soal permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat jelang akhir jabatan. Menurut dia, permintaan maaf sang ayah merupakan hal yang biasa.

“Saya kira itu hal biasa. Kan minta maaf, minta masukan, berterima kasih ke warga, saya kira itu hal biasa,” ujar Gibran kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Baca Juga

Wapres Gibran Ingatkan Kepala Daerah: Cegah Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran!

Diketahui, Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jelang purnatugas pada Oktober 2024. Dia menyampaikan maaf atas kesalahan yang diperbuat selama memimpin negara bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

“Dalam kesempatan yang baik ini di hari pertama bulan kemerdekaan bulan Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini,” kata Jokowi dalam Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden Republik Indonesia dan sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” sambungnya.

Baca Juga

Ganjar Tak Hadiri Pelantikan Prabowo, Ucapkan Selamat lewat Instagram: Mari Kita Bergandeng Tangan

Dia mengakui tidak bisa memenuhi seluruh harapan masyarakat selama menjadi kepala negara. “Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak, kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak,” katanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat presiden terlebih dahulu sebelum meminta maaf.

Salah satu yang disorot yakni data impor beras. Partai berlambang banteng itu menilai ada manipulasi terhadap data-data yang disampaikan.

Baca Juga

Senyum Semringah Titiek Soeharto Lihat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta pada Sabtu (3/8) malam.

Editor : Ahmad Antoni