7.593 Napi di Jateng Terima Remisi Umum Kemerdekaan RI, 132 di antaranya Langsung Bebas

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Sebanyak 7.593 narapidana dan anak pidana yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Jateng menerima remisi umum Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8/2024). 

Dari jumlah tersebut, 132 di antaranya langsung bebas, yakni 131 napi dan 1 orang anak binaan. Mereka langsung bebas karena masa hukumannya dikurangi remisi yang diterima, sudah habis. Sehingga bisa langsung bebas penjara begitu remisi diterima di hari Sabtu itu. 

Baca Juga

Pegawai Harus Pahami dan Adaptif terhadap Perubahan Kebijakan

Remisi alias pengurangan hukuman pidana penjara itu diberikan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah. Penyerahannya, secara simbolis dilakukan oleh Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana di Lapas Kelas I Semarang. Dua perwakilan narapidana menerimanya, satu dari Lapas Semarang satu lagi perempuan dari Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.  

Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah memberikan Remisi Umum kepada 7.953 orang narapidana dan anak pidana yang berada di Lapas, Rutan dan LPKA di wilayah Jawa Tengah.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana kepada 2 orang perwakilan narapidana penerima remisi, Sabtu (17/08). 

Baca Juga

Kakanwil Kemenkumham Jateng: Perubahan Organisasi adalah Keniscayaan Demi Pelayanan Maksimal

“Kita harapkan akan menjadi masyarakat yang memang berguna, berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, sebab (para warga binaan) telah mempunyai beberapa keterampilan,” kata Nana.

Nana berharap masyarakat harus yakin, setelah menerima pembinaan fisik, mental dan keterampilan di pemasyarakatan, para warga binaan ini akan berperilaku baik. 

"Kami mohon kepada masyarakat supaya menerima mereka dan tidak mempermasalahkan status di masyarakat tersebut," lanjut dia. 

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemenkumham Jateng Dukung Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto mengemukakan Lapas Kelas I Semarang jadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang paling banyak menerima remisi umum ini. 

“Jumlahnya 924 orang,” kata Tejo.  

Tejo merinci, dilihat dari klasifikasi jenis tindak pidana, narapidana dengan kasus tindak pidana umum menjadi yang terbanyak mendapatkan remisi umum, yaitu sebanyak 5.256 orang. 

Baca Juga

Ditjen AHU akan Adakan Uji Kompetensi Notaris, Kemenkumham Jateng Beri Dukungan Penuh

Pemberian Remisi Umum juga berdampak pada penghematan anggaran negara. Hal ini dikarenakan dengan berkurangnya masa pidana, maka akan berkurang juga anggaran yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan makanan bagi narapidana.

Untuk remisi umum tahun ini, negara menghemat anggaran sebesar Rp12,681miliar. 

Tejo menambahkan kesuksesan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas, Rutan dan LKPA berkat kerjasama semua pihak, baik dari pemerintah daerah, provinsi, TNI, Polri, kejaksaan hingga lembaga lainnya.  

Baca Juga

Jaring Aspirasi Masyarakat, Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum Serentak di Tiga Tempat

"Bahkan di beberapa wilayah, perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan berubah berkat bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kami berharap pemerintah daerah, koorporasi, TNI dan Polri bisa bahu-membahu untuk membangun meningkatkan kapasitas perubahan sikap perilaku dari Warga Binaan Pemasyarakatan, karena hampir 95% Warga Binaan Pemasyarakatan di sini merupakan masyarakat Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya. 

Di antara ribuan penerima remisi umum itu, tercatat ada 15 orang merupakan narapidana kasus terorisme (napiter). Mereka menerima remisi umum I alias tidak langsung bebas. 

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Jateng Kadiyono menambahkan khusus untuk napiter ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk memperoleh remisi, yakni ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Untuk napiter ini, kami bersama-sama (pembinaan) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 dan juga TNI dari (pengamanan) teritorialnya,” tandas Kadivpas. 

Editor : Maulana Salman