Kepung Kantor Bawaslu, Ratusan Massa Tuntut Gugatan Sengketa Pasangan Dico-Ali Dikabulkan

KENDAL, iNewsSemarang.id - Ratusan massa dari gabungan organisasi masyarakat Kendal mengepung kantor Bawaslu Kendal. Sebelum menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Kendal, ribuan massa ini terlebih dahulu longmarch dari GOR Bahurekso Kendal.

Dalam longmarchnya, massa meneriakkan agar pasangan Dico-Ali diloloskan sebagai salah satu kontestan di Pilkada Kendal 2024. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan "Rakyat Dukung Dico-Ali", Dico-Ali harus ikut Pilkada Kendal 2024", "Kawal Keputusan Bawaslu" dan "Dico-Ali Korban Kedholiman Oknum KPU".

Baca Juga

Pemkot Semarang Gerak Cepat Perbaiki Fasilitas Umum di Balaikota yang Rusak usai Kericuhan Demo

Koordinator aksi, Agus Purwanto dalam orasinya meminta kepada Bawaslu agar mengabulkan gugatan pasangan Dico-Ali supaya sengketa pilkada tidak berlarut-larut.

"Kalau gugatan sengketa tidak dikabulkan, maka ini berpotensi Pilkada ulang dan Pemkab Kendal harus menganggarkan kembali untuk Pilkadanya," serunya dalam orasi, Jumat 13 September 2024.

Menurut Agus, jika terjadi Pilkada ulang maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Kendal. Untuk itu, pihaknya mendesak Bawaslu agar pasangan Dico-Ali bisa diterima agar sengketa tidak berlarut-larut dan pilkada berjalan aman dan lancar.

Baca Juga

Tolak Politik Dinasti, Puluhan Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Kendal

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria menyempatkan diri untuk menemui para pendemo. Di depan ribuan pendemo, Hevy mengaku sangat mengapresiasi aspirasi yang disampaikan masyarakat ini.

"Saya sangat mengapresiasi tujuan bapak-ibu yang hadir ke sini karena tujuannya sama. Sama-sama menginginkan kemajuan untuk Kabupaten Kendal," katanya.

Hevy juga mengucapkan terimakasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasinya. Usai itu, Hevy pun kembali masuk ke dalam kantornya yang dijaga ketat oleh sejumlah personel kepolisian dari Polres Kendal.

Baca Juga

Ratusan Buruh di Jateng Tuntut UU Cipta Kerja dan Pemotongan Upah 25 Persen Dicabut

Editor : Agus Riyadi