Kodam Diponegoro Siapkan Skema Jaga Stabilitas Pilkada hingga Hadapi Polemik Upah dan Isu PHK

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi menyatakan telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas wilayah di tengah pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan menghadapi polemik penetapan upah minimum tahun 2025 serta isu PHK di Jawa Tengah. 

Pernyataan tersebut disampaikan Pangdam dalam pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah di Gedung Sasana Widya Praja BPSMD Srondol, Kota Semarang. Jum'at (15/21/2024)

Baca Juga

Mutasi Pejabat Kodam IV/Diponegoro: Kasdam hingga Danrem 072/Pamungkas Diganti

Pangdam menyoroti beberapa faktor penting yang harus diwaspadai selama tahapan Pilkada, seperti ancaman perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana alam, khususnya banjir dan aktivitas Gunung Merapi. 

Untuk mengantisipasi hal ini, Kodam IV Diponegoro telah menyiapkan skema penanggulangan bencana dengan membentuk pasukan reaksi cepat di wilayah Korem 071/WK, Korem 072/PMK, serta daerah Semarang hingga Solo Raya.  

Selain menghadapi ancaman bencana, Kodam IV/Diponegoro juga mengantisipasi potensi bentrok massa pendukung pasangan calon maupun penyebaran informasi provokatif di media sosial yang dapat memicu situasi memanas. Pangdam IV/Diponegoro mengungkapkan prinsip menghargai perbedaan adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang damai.

Editor : Ahmad Antoni