Pemerintah Pangkas Anggaran Kemendikdasmen Rp8 Triliun, Guru Honorer Paling Terdampak?

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kebijakan efisiensi dengan memangkas anggaran sejumlah lembaga hingga kementerian. Kebijakan efisiensi itu juga berdampak pada anggaran Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dipangkas sekitar Rp8 triliun. 

Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar (Kemendikdasmen) saat problem sertifikasi guru, kesejahteraan guru, serta ketersediaan sekolah yang belum merata masih terjadi.

Baca Juga

Kabar Baik! Presiden Prabowo Instruksikan Pengecer Bisa Kembali Jual Elpiji 3 Kg Mulai Hari Ini

"Mestinya anggaran ditambah," kata Ubaid dilansir dari BBC, Selasa (11/2/2025).

Kepala Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, mengkritik kebijakan efisiensi demi mengamankan anggaran negara untuk menopang program lain, seperti Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, kebijakan makan siang gratis ini sudah diprotes para murid di sejumlah titik di Papua yang justru menginginkan kemudahan akses untuk pendidikan.

"Artinya itu sudah menjadi contoh bahwa kita punya masalah serius di dalam dunia pendidikan untuk mengakses pendidikan yang tidak dipungut biaya," kata Iman.

2. Nasib Guru Honorer

Baca Juga

PDIP Dukung Program Prabowo yang Pro Wong Cilik, Begini Respons Gerindra

Ubaid memperkirakan pemangkasan anggaran pendidikan ini akan berdampak ke guru, utamanya guru honorer. Ubaid mencontohkan kasus para guru honorer di sekolah negeri.

Kasus pemberhentian secara sepihak pernah menimpa lebih dari 100 guru honorer di sekolah-sekolah negeri di Jakarta yang diberhentikan secara sepihak 2024 silam.

Ketika itu dinas pendidikan di Jakarta menilai perekrutan dilakukan sekolah tanpa proses rekomendasi berjenjang di dinas pendidikan. Di sisi lain pemerintah pusat saat itu sedang menata perekrutan aparatur sipil negara.

Editor : Maulana Salman