Laksanakan Aktualisasi Peran Paralegal Angkatan II, Kemenkum Jateng Gelar Rapat Koordinasi

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aktualisasi Peran Paralegal secara virtual, Selasa (24/06).

Aktualisasi Peran Paralegal ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pelatihan paralegal yang telah rampung dilaksanakan (3-5 Juni 2025).

Baca Juga

Kemenkum Jateng Fasilitasi Harmonisasi Raperbup tentang Tunjangan DPRD Kabupaten Purworejo

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, mengharapkan para peserta pelatihan mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama masa pelatihan.

"Harapannya, semua peserta yang telah mengikuti pelatihan paralegal dapat mempraktekkan materi, ilmu dan pengetahuan yang didapat selama pelatihan kemarin," ujar Delmawati, saat membuka kegiatan.

"Implementasikan dan jalani peran sebagai paralegal sesuai guidance, regulasi, ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya", lanjutnya.

Baca Juga

Kemenkum Jateng Gandeng RSUP Kariadi Gelar Donor Darah, Wujud Nyata Kepedulian Sosial dan Kesehatan

Terkait peran paralegal, Delmawati menekankan tentang pentingnya mengupayakan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan permasalah hukum.

"Poinnya dan menjadi harapan kita bersama, rekan-rekan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, dengan tujuan penyelesaian secara restorative justice tanpa berlanjut sampai ke tahap pengadilan," kata Delmawati.

"Mari kita sama-sama hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat," tambahnya.

Baca Juga

Kanwil Kemenkum Jateng Gelar FGD Evaluasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Soal Pemeriksaan Notaris

Secara teknis, Kadiv P3H, memberikan arahan agar peserta pelatihan paralegal melaksanakan aktualisasi peran Paralegal selama jangka waktu paling lama 3 bulan di Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.

Ruang lingkup aktualisasi, meliputi, layanan informasi hukum, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi dan layanan rujukan advokat.

Lebih rinci, Lily Mufidah, Penyuluhan Hukum Madya Kemenkum Jateng menjabarkan peran peserta pelatihan selama aktualisasi, yakni layanan informasi hukum, dimana paralegal berperan sebagai tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat Desa/Kelurahan sebagai jendela informasi dan konsultasi hukum

Baca Juga

Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan PT

Kemudian memberikan layanan bantuan hukum dan advokasi, dimana paralegal menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaianpenyelesaian perkara hukum di wilayah tersebut, terutama yang membutuhkan pendampingan ke tahap litigasi.

Editor : Arni Sulistiyowati