Marak Alih Fungsi Lahan Pertanian, Sarif Abdillah Minta Pemerintah Jaga Sawah Demi Ketahanan Pangan

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pemerintah diminta berkomitmen bagaimana agar sawah-sawah lestari dapat terlindungi. Sebab bicara cadangan pangan dan ketahanan pangan, maka tidak bisa lepas dari lahan pertanian.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, industri, atau kawasan lain.

Baca Juga

Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Harus Wujudkan Sawah-Sawah yang Lestari dan Terlindungi

“Hal ini, sudah pasti dapat mengurangi luas lahan pertanian dan menurunkan hasil produksi,” ungkapnya.

Pada tahun 2024 lalu produksi gabah kering giling (GKG) di Jawa Tengah sebanyak 8.891.297 ton.

Itu didapat dari luasan 1.554.777 ha. Namun di tahun 2025, produksi Jawa Tengah ditarget sebesar 11,8 juta ton.

Baca Juga

Peternakan Kambing Jadi Alternatif Dukung Ketahanan Pangan, Sarif Abdillah Libatkan Masyarakat

“Tentu untuk mencapainya harus dimulai dengan minimal menjaga lahan yang sudah."

"Jadi, keberadaannya terjaga, dan bahkan bisa meningkat,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Atas dasar itu, katanya, butuh komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menjaga lahan yang mendukung ketahanan pangan, untuk tidak sampai beralih fungsi.

Baca Juga

Inovasi Produksi Pangan, PGN-BRIN Sukses Panen Perdana 116 Ton Padi Biosalin di Semarang

“Karena alih fungsi lahan pertanian, selain berdampak pada lingkungan, juga pada potensi lahan itu sendiri,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Cilacap dan Banyumas ini.

Meki demikian, katanya, program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari pemerintah, juga harus tetap mempertimbangkan fakta-fakta lapangan.

Ini bertujuan, agar tidak menimbulkan kendala baru, khususnya bagi lahan yang telah digunakan sebelum penetapan LSD.

Baca Juga

Program Akpol Semarang Bisa jadi Role Model Ketahanan Pangan di Seluruh Jajaran Polri

“Lahan sawah yang memang produktif harus kita lindungi karena mencetak lahan pertanian yang ideal tidak mudah."

"Tapi jangan sampai dalam pelaksanaannya, penetapan LSD juga menghambat masyarakat yang sudah lebih dulu berusaha secara sah,” terang Sarif.

Dia pun menegaskan, perlu adanya sinergitas dan kesepahaman bersama soal Informasi Tata Ruang (ITR) lahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga

Embung Geomembran Diresmikan, Bukti Keseriusan Pemkot Semarang Perkuat Sektor Pertanian

Selain itu, dia menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.

“Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya.

Ketahanan pangan, menurutnya, bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan.

“Tetapi tentang memastikan petani mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tandasnya.***

Editor : Arni Sulistiyowati