Kemenkum Jateng Dorong Pelestarian Warisan Budaya dan Daya Saing Ekonomi Lokal IG Ukir Jepara

JEPARA, iNewsSemarang.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Ukir Jepara, Kamis (26/06).

FGD ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan MPIG sebagai penjaga warisan budaya ukir Jepara, sekaligus memastikan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis (IG) Mebel Ukir Jepara agar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Baca Juga

Kemenkum Jateng Fasilitasi Harmonisasi Raperbup tentang Tunjangan DPRD Kabupaten Purworejo

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Analis Kekayaan Intelektual Muda dari Kanwil Kemenkum Jateng, Tri Junianto, menyampaikan bahwa Jepara sebagai Kota Ukir telah mengukir reputasi sejak tahun 1970-an.

"Predikat ini bukan sekadar simbol, tetapi bukti nyata bahwa seni ukir telah membentuk karakter masyarakat dan menopang perekonomian daerah selama puluhan tahun," ujarnya.

Tri menegaskan, perlindungan indikasi geografis Mebel Ukir Jepara bukan hanya menjaga nilai budaya, tapi juga memiliki peran strategis dalam mengangkat potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi nasional. Namun demikian, ia menyoroti kelemahan mendasar bahwa hingga kini belum ada inventarisasi yang lengkap terhadap teknik dan motif ukir khas Jepara.

Baca Juga

Kemenkum Jateng Gandeng RSUP Kariadi Gelar Donor Darah, Wujud Nyata Kepedulian Sosial dan Kesehatan

“Diperlukan langkah konkret dari MPIG untuk mendata dan mengarsipkan berbagai motif ukiran yang ada. Ini penting, agar warisan budaya tidak hanya lestari tetapi juga memiliki standar dan keunikan yang diakui secara hukum,” tambahnya.

Tri juga mendorong agar MPIG Ukir Jepara melakukan reorganisasi dan menyusun kembali anggaran dasar dan rumah tangga organisasi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Ia mengingatkan bahwa hanya anggota MPIG yang secara sah dapat menggunakan nama “Ukir Jepara” dalam produk mereka, sesuai dengan prinsip perlindungan IG.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jepara, Ani Rosida, turut menyampaikan harapan agar MPIG Ukir Jepara semakin aktif dalam menggerakkan organisasinya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara MPIG dan program pemerintah daerah, terutama program Kartu Mebel yang ditargetkan menyasar hingga 7.000 pelaku usaha ukir di Kabupaten Jepara.

Baca Juga

Kanwil Kemenkum Jateng Gelar FGD Evaluasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Soal Pemeriksaan Notaris

“MPIG yang aktif akan sangat mendukung keberhasilan program Bupati Jepara. Kami harap penguatan organisasi MPIG bisa segera dilakukan agar lebih banyak pelaku usaha tergabung dan mendapat manfaat,” kata Ani.

Sementara itu, Ketua MPIG Ukir Jepara, Sutarya, mengungkapkan bahwa asosiasi pelaku ukir juga telah terbentuk di tingkat provinsi dan nasional. Ia mengapresiasi upaya Kantor Wilayah Kemenkum Jateng yang terus hadir mendampingi dan membina MPIG Ukir Jepara.

“Situasi kelembagaan kami memang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tapi kami percaya, dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, MPIG Ukir Jepara bisa lebih solid dan berperan aktif melestarikan sekaligus memajukan produk ukiran khas Jepara,” ujar Sutarya.

Baca Juga

Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan PT

Kegiatan yang bertempat di Disperindag Kabupaten Jepara ini diikuti oleh unsur pemerintah daerah, dinas teknis terkait, pelaku usaha ukir, serta anggota MPIG Ukir Jepara.

Melalui kegiatan FGD ini, Kantor Wilayah Kemenkum Jateng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perlindungan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam menjaga dan mengembangkan potensi ekonomi berbasis budaya daerah.

Editor : Arni Sulistiyowati