Tok! MK Putuskan Tolak Gugatan UU Polri

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) sudah pernah diputuskan dalam gugatan sebelumnya. Berdasarkan klausul tersebut, MK akhirnya menolak secara keseluruhan permohonan pengujian UU Polri. 

Adapun gugatan yang tercatat sebagai perkara nomor 93/PUU-XXIII/2025 itu dilayangkan oleh advokat Arista Hidayatul Rahmansyah. 

Baca Juga

MK Instruksikan Pemerintah Gratiskan Sekolah SD dan SMP Swasta

Saat membacakan petitumnya, Hakim MK Arsul Sani menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempelajari dan mencermati permohonan pemohon.

Menurut Asrul Sani, substansi gugatan itu memiliki kesamaan dengan Permohonan Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, MK belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025.

"Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Dengan demikian, dalil pemohon a quo harus lah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum,” ucap Arsul, dikutip Selasa (22/7/2025). 

Baca Juga

Pelantikan Kepala Daerah Batal Digelar 6 Februari 2025, Ini Penjelasan Mendagri

Atas dasar itu, lanjut dia, permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya. 

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Arsul. 

Sekedar informasi, gugatan itu mempersoalkan norma Pasal 18 ayat (1) UU Polri. Arista, pemohon, menganggap, klausul itu mengandung beberapa permasalahan.

Baca Juga

MK Pastikan Putusan Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

Adapun bunyi klausul itu yakni, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

Arista menilai, norma itu rawan penilaian secara subjektif karena frasa “menurut penilaian sendiri” membuat polisi memiliki legal standing menjalankan tugas dan wewenangnya sesukanya. 

Editor : Arni Sulistiyowati