KPK Tagih DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset dan Penyadapan

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPR untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dan Undang-Undang tentang Penyadapan. Ketua KPK Firli Bahuri meyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (30/3/2022).

“KPK memang masih berharap dan terus berharap mohon dukungan kepada Komisi III DPR RI terkait dengan dua rancangan undang-undang yang sampai hari ini kita tunggu,” kata Firli dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga

KPK Temukan Mobil hingga Sejumlah Dokumen Milik Harun Masiku

"Pertama adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang kedua adalah Rancangan Undang-Undang Penyadapan,” sambungnya.

Namun, Firli tidak menjelaskan alasan KPK membutuhkan dua RUU tersebut.

Berdasarkan materi paparan yang ditampilkan, tertulis bahwa RUU Perampasan Aset diperlukan karena Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset. Kompleksnya tindak pidana bermotif ekonomi juga dinilai memerlukan pendekatan baru yang didukung dengan instrumen regulasi.

Baca Juga

KPK Periksa 5 Pejabat Pemkot Semarang sebagai Saksi Dugaan Korupsi, Siapa Saja?

Sementara, RUU Penyadapan diperlukan karena belum adanya UU yang secara khusus mengatur penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.

Diketahui, RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Penyadapan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024. Akan tetapi kedua RUU ini belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022.

RUU Penyadapan sendiri merupakan RUU usul inisiatif DPR yang pada akhir tahun 2021 lalu dalam proses pembuatan Naskah Akademik. Sementara RUU Perampasan Aset merupakan RUU usul inisiatif DPR bersama dengan pemerintah.

Editor : Sulhanudin Attar