Digoyang Isu Pemakzulan, Bupati Pati Sudewo: Saya Terpilih Konstitusional, Kok Mau Digulingkan

PATI, iNewsSemarang.id – Bupati Pati Sudewo, digoyang isu pemakzulan yang disuarakan warga dalam aksi demonstrasi yang digelar hari ini, Rabu (13/8/2025). 

Demo ini merupakan buntut dari kebijakan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen, meskipun kebijakan tersebut kemudian dibatalkan.

Baca Juga

Warga Pati Ancam Gelar Demo 2 Hari Berturut sampai Bupati Sudewo Mundur

Menanggapi isu pemakzulan, Sudewo meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh rumor yang beredar. 

Dia juga telah menyampaikan permintaan maaf terkait kenaikan PBB maupun penerapan kebijakan lima hari sekolah yang kini sudah dicabut.

“Saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis ya kan. Enggak ada kecurangan apa pun. Kok mau digulingkan oleh segelintir orang,” tegas Sudewo, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga

Ada Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Berikut Jalur yang Ditutup dan Rute Alternatifnya

Dia mengimbau warga yang akan mengikuti aksi unjuk rasa untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari provokasi informasi yang tidak benar.

“Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang ya ikut menjaga Kabupaten Padi ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga, tidak milik segelintir orang,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan pada Selasa (12/8/2025), sejumlah warga terlihat berkumpul di halaman kantor bupati. Mereka menggelar doa bersama dan mengumpulkan sumbangan.

Baca Juga

Bupati Pati Minta Maaf Kenaikan PBB 250% Batal, Berdampak Pembangunan RSUD Soewondo dan Alun-alun

Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk berpartisipasi dalam aksi protes terhadap tindakan Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Sebagian warga bahkan menggelar ritual khusus menjelang aksi pada 13 Agustus. 

Sementara itu, pergerakan masyarakat yang menolak kenaikan PBB-P2 terus berlanjut meski kebijakan itu sudah dibatalkan. Warga tetap melakukan aksi damai di depan pendopo bupati.

Editor : Ahmad Antoni