Kawal dan Awasi Bantuan Operasional RT 25 Juta per Tahun, Pemkot Semarang Gandeng Kejaksaan Negeri

Baca Juga

Makin Grengseng, Pemkot Semarang Gelar Lomba Menghias Komplek Perkantoran, Pertokoan dan Perhotelan

Selain pengawasan oleh internal, Pemerintah Kota Semarang juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang berpotensi pada munculnya permasalahan hukum.

“Ada potensi bermasalahnya (bantuan operasional 25 juta per RT), karena itu Ibu Wali kota Semarang (Agustina Wilujeng) meminta kami untuk melakukan pendampingan salah satunya untuk mencegah potensi itu,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, Senin (18/8).

Cakra menuturkan jika Wali kota Semarang sudah bersurat ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk dilakukan pendampingan, namun masih diproses di Datum (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk mempertimbangkan layak pendampingan atau sebaliknya. Sementara untuk langkah pencegahan lainnya adalah berupa penyuluhan hukum yang menurut rencana akan dilakukan oleh bagian intelijen.

Baca Juga

Ini Rangkaian Acara Menarik Pemkot Semarang Rayakan HUT Kemerdekaan ke-80 RI, Ada Lomba Foto-Video

“Gunakan dana itu sesuai peruntukannya dan sesuai ketentuan hukum yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Patuhi aturan yang ada pada Perwal Nomor 32 tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan operasional untuk RT dan RW. Sepanjang pengurus RT menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan, maka tidak akan ada masalah,” pungkas Cakra.

Editor : Arni Sulistiyowati