Warga Pulau Wawonii Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi Daerah Dampak Pencabutan Izin Kehutanan

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Ratusan warga yang tergabung Aliansi Wawonii Bergerak menggelar demo di depan Kementerian Kehutanan di Jakarta. 

Mereka mendesak pemerintah segera mencari solusi atas dampak berhentinya operasi produksi PT Gema Kreasi Perdana (GKP) agar perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga

Aliansi BEM SI Gelar Demo Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini 17 Tuntutannya

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi meminta Kementerian Kehutanan untuk mengambil langkah strategis, termasuk menerbitkan izin baru atau kebijakan khusus yang memungkinkan GKP melanjutkan kegiatan pertambangannya. 

Koordinator Aksi Massa, Devan, menegaskan, keberadaan perusahaan tersebut selama ini memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.

“Kami datang jauh-jauh ke Jakarta mencari keadailan. Sejak GKP beroperasi, warung, rumah kos, dan usaha kecil tumbuh pesat. Setelah kegiatan tambang dihentikan, banyak usaha tutup, pendapatan warga menurun, bagaimana kami ini makan?” ungkap Devan dalam keterangan, Kamis (13/11).

Baca Juga

Ribuan Ojol Demo di DPR Hari Ini, Tuntut Potongan Aplikator 10% dan Desak Prabowo Copot Menhub

Dalam tuntutannya, Aliansi Wawonii Bergerak juga mendesak kemudahan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan perizinan lain yang berkaitan dengan kegiatan tambang. 

Mereka menilai, percepatan perizinan penting agar investasi tambang di pulau tersebut tidak berhenti dan masyarakat bisa kembali memperoleh penghasilan.

“Kami datang untuk mencari solusi dan keadilan. Kami butuh pekerjaan dan keberlanjutan ekonomi di daerah kami. Hidup di pulau kecil itu berat, butuh intervensi untuk pembangunan semua aspek” kata Devan.

Baca Juga

Polda Jateng Bebaskan Puluhan Orang yang Ditangkap saat Demo Anarkis, Kebanyakan Pelajar

Sementara, pihak Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa pencabutan IPPKH PT GKP dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan sebagian warga terhadap aktivitas tambang tersebut.

“Pencabutan izin dilakukan sesuai putusan MA. Awalnya gugatan memang diajukan oleh warga juga,” ujar Faisal, perwakilan dari Direktorat Planologi KLHK.

Rio Labarase salah satu warga Desa Roko-roko, Kabupaten Konawe Kepulauan menilai perusahaan tambang di Pulau Wawonii tersebut telah membantu memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan desa dan pembangunan menara BTS. 

Baca Juga

Polisi Tangkap 10 Orang Diduga Pelaku Perusakan di Depan Markas Polda dan Kantor Gubernur Jateng

“Karena memang masyarakat sana itu bisa merasakan manfaat masuknya memang investasi di sana. Sinyal, listrik itu baru ada ketika perusahaan ini masuk,” ujarnya. 

Warga berharap Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat mencari jalan tengah agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
 

Editor : Ahmad Antoni