Jalan Tol Bakal Kena PPN Mulai 2028, Ini Penjelasan DJP

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Jalan tol bakal kena pajak. Hal itu diungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang resmi menetapkan arah kebijakan perpajakan lima tahun ke depan melalui Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029. 

Mengacu beleid yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tersebut, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto merancang tiga Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) utama sebagai kerangka penguatan basis pajak dan kepatuhan.

Baca Juga

Siti Nurhaliza Kecelakaan Mobil di Jalan Tol, Begini Kronologinya

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," tulis isi Renstra DJP 2025-2029, dikutip Selasa (21/4/2026).

Bimo merancang kerangka regulasi secara sistematis yang terbagi ke dalam tiga fokus utama. RPMK ini dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi beberapa instrumen pajak baru dan penyempurnaan mekanisme yang sudah ada.

Selain PPN jalan tol yang ditargetkan pada 2028, regulasi ini mencakup implementasi pajak karbon pada 2026 serta penguatan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Baca Juga

Catat! Ini 15 Rest Area Fungsional Mudik Lebaran 2026 di Tol Trans Jawa dan Sumatera

Fokus kedua adalah memperkuat tindakan penagihan dan pengawasan hukum. RPMK ini bertujuan mendukung pelaksanaan penagihan pajak serta penguatan sistem pengaduan tindak pidana perpajakan melalui Tax Crime Whistleblowing System. 

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat terhimpun secara optimal melalui penegakan hukum yang lebih berkualitas.

Regulasi ketiga diarahkan pada penataan ekosistem perpajakan agar jumlah tax intermediaries (perantara pajak) yang terdaftar menjadi optimal. Selain itu, RPMK ini akan menyempurnakan aturan terkait pengawasan kepatuhan pihak lain atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), rincian data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), serta penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Rangkaian aturan ini ditargetkan tuntas pada tahun 2026.

Baca Juga

Ruas Tol Bawen-Ambarawa Mulai Difungsikan 13 Maret, Dibuka Pukul 06.00 sampai 17.00 WIB

Penerbitan Renstra yang telah ditetapkan sejak 19 Desember 2025 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. 

Melalui penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak transaksi digital dan pengenalan pajak karbon, pemerintah berupaya menyesuaikan sistem perpajakan dengan dinamika ekonomi digital dan komitmen terhadap lingkungan.

Dengan implementasi yang terukur hingga 2029, DJP optimistis dapat meningkatkan rasio pajak nasional sekaligus memperkuat struktur penerimaan negara dari berbagai sektor yang selama ini belum terjamah secara maksimal.

Baca Juga

Daftar 10 Ruas Tol Fungsional Dibuka saat Mudik Lebaran 2026, Ada Solo-NYIA hingga Yogyakarta-Bawen

Editor : Ahmad Antoni