KSAD Jenderal Maruli Singgung Sumber Dana Produksi Film Pesta Babi: Duitnya dari Mana?

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyoroti sumber dana finansial produksi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Pale. 

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana?" tanya Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga

Rekam Jejak Ryamizard Ryacudu: Jabat KSAD di Era Megawati hingga Menteri Pertahanan Era Jokowi

Jenderal Maruli juga menyinggung logistik yang dikeluarkan oleh kru film mulai dari biaya produksi hingga biaya perjalanan. "Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduitlah," katanya.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai kemungkinan adanya aktor atau pihak tertentu yang menjadi penyokong dana di balik film tersebut, Maruli tak menjawab secara lugas. "Ya, silakan aja. Ya kan? Anda yang bilang ada yang mendanai ya," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Diketahui, terjadi pelarangan di sejumlah wilayah terkait penayangannya.

Baca Juga

Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Moncer di Era Jokowi Kini Hadapi Proses Hukum

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. 

Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril dalam keterangannya pada Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

Baca Juga

Daftar 14 Pati TNI AD Dimutasi jadi Stafsus KSAD, Nomor 1 Eks Pangdam Diponegoro karena Proses Hukum

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” katanya.

Baca Juga

Daftar 7 Perwira TNI Rangkap Jabatan Sipil di Kementerian/Lembaga Negara

Namun, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni