MUI Desak Koruptor Dihukum Mati, Ini Alasannya

JAKARTA, iNewsSemarang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar para koruptor di Indonesia dihukum mati. Pasalnya, dampak destruktif korupsi dinilai sudah berada di tahap yang sangat memprihatinkan dan merampas hak hidup masyarakat luas. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan menegaskan, korupsi secara nyata telah menyengsarakan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan kaum dhuafa. Oleh sebab itu, penerapan pidana mati dipandang sebagai bentuk penegakan keadilan yang sepadan.

Baca Juga

Gibran Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset: Koruptor Harus Dimiskinkan, Sita Harta yang Dicuri

Korupsi berdampak sangat negatif dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku tindak pidana korupsi, mereka patut dihukum mati," tegas Buya Amirsyah, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Dia menjelaskan secara hukum Islam (syar'i), tindakan korupsi dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang hukumannya masuk dalam ranah ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh otoritas pemerintah atau hakim. 

Buya Amirsyah membeberkan sejumlah ulama telah sepakat bahwa hukuman ta'zir dapat ditingkatkan hingga tingkat tertinggi, yaitu hukuman mati.

Baca Juga

Sesalkan Indonesia Banyak OTT, Luhut: Di Negara Maju Bermartabat Hampir Tak Ada OTT

Secara kelembagaan, MUI telah menetapkan dan membolehkan hukuman mati sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) melalui Fatwa MUI Tahun 2005 dan dipertegas kembali dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V.

Sebagai bentuk komitmen MUI dalam menjalankan peran sadiqul hukuma (mitra pemerintah), Buya Amirsyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Buya Amirsyah memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo dan seluruh jajaran aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, Kepolisian, hingga lembaga Pengadilan, untuk bertindak berani dan tanpa kompromi. 

“Kita dukung penegakan hukum agar jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita berharap pemerintah dapat memberantas korupsi tanpa kompromi dalam menyapu bersih praktik korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni