Pemprov Jateng Gandeng BSSN Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Keamanan dan Kedaulatan Siber

"Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi," katanya.

BSSN Dorong Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah

Baca Juga

Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah, dari Job Fair hingga Jateng Berselawat

Deputi III BSSN, Sulistyo mengatakan, pihaknya mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah, sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Forum tersebut nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, tetapi juga sektor nonpemerintahan, seperti kesehatan, perbankan, serta organisasi yang menggunakan sistem elektronik.

Keberadaan forum diharapkan dapat memperkuat koordinasi ketika terjadi insiden siber, termasuk dalam berbagi informasi dan sumber daya.

Baca Juga

Kisah Aqila Keisha, Santriwati Bisa Kuliah di Kedokteran Undip berkat Beasiswa Pemprov Jateng

"Kunjungan kami dari BSSN bertemu dengan Pak Sekda itu, bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah," ujar Sulistyo.

Dia menambahkan, BSSN siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan pemerintahan digital, terlebih semakin banyak layanan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang telah terdigitalisasi.

Menurut Sulistyo, digitalisasi layanan pemerintahan harus berjalan beriringan, dengan penguatan aspek keamanan. Perlindungan tidak hanya diperlukan terhadap data masyarakat, tetapi juga terhadap keberlangsungan layanan publik, agar tetap dapat berjalan ketika menghadapi ancaman siber.

"Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber," ujarnya.
 

Editor : Ahmad Antoni