Prabowo Ingin Gratiskan Kuliah di PTN, Ini Kata Ekonom Didik J Rachbini

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Presiden Prabowo berencana menggratiskan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Rencana kuliah gratis itu dinilai bisa diwujudkan dengan melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia. 

Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini, memperkirakan PTN besar membutuhkan dana operasional Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Sedangkan PTN kecil sekitar Rp200-500 miliar. 

Dia menilai rencana Presiden Prabowo untuk menggratiskan pendidikan tinggi bukan hal yang sulit direalisasikan karena tidak harus mencari sumber anggaran baru, melainkan menata kembali alokasi anggaran pendidikan.

Namun, pendidikan tinggi gratis perlu diikuti pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Didik juga mengusulkan penghentian jalur mandiri yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan PTN karena pembiayaan kampus nantinya ditanggung negara.

“Di PTN penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan dan harus prioritas adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu,” jelasnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/9/2026).

Didik menilai PTN selama ini masih memiliki tugas komersial untuk mencari pembiayaan operasional sekaligus menutup kebutuhan anggaran dari APBN. Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi karena kampus memiliki kewenangan dalam menentukan penerimaan mahasiswa.

“Jalur mandiri dikomersilkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum,” imbuh Rektor Universitas Paramadina ini.

Menurutnya, persoalan tersebut dapat berulang karena kampus tetap memiliki kebutuhan finansial untuk menjalankan operasional, terutama perguruan tinggi dengan skala besar. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah membuka penerimaan mahasiswa melalui jalur berbayar atau mandiri.

“Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa, kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi,” ujarnya.

Karena itu, Didik menilai PTN semestinya dapat lebih fokus menjalankan fungsi sebagai lembaga riset tanpa harus terbebani upaya mencari sumber pembiayaan operasional. Perubahan tersebut, menurut dia, perlu disertai sistem seleksi mahasiswa yang berkualitas sebagai bagian dari skema pendidikan gratis.

Dia juga mengusulkan efisiensi dan penyesuaian ukuran PTN atau right sizing. Dengan skema tersebut, kebutuhan operasional PTN dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing kampus.

“Dengan melakukan efisiensi dan ‘right sizing’ PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara 500 miliar sampai Rp1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar,” ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni