Wacana Warga Nonmuslim Bisa Jadi Petugas, MUI: Harus Dibatasi pada Tugas Teknis atau Lapangan

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan wacana pelibatan masyarakat lintas agama dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mendukung semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pelayanan jemaah tersebut.

Baca Juga

Kisah Haru Mbah Karto, Jemaah Haji Berusia 103 Tahun Wujudkan Mimpi Bersujud di Masjid Nabawi

Hanya saja, Cholil menegaskan keterlibatan warga nonmuslim harus dibatasi pada tugas teknis atau lapangan, bukan pelayanan dan pembimbingan ibadah haji.

“Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah. Karena untuk pelaksanaan ibadah, petugas haji tidak boleh dari nonmuslim,” tegas Cholil, dikutip Selasa (3/11/2026).

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, itu juga menilai umat Islam perlu diprioritaskan selama ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi. Menurutnya, haji merupakan ritual yang memiliki kekhususan syariat bagi umat Islam.

“Tapi selagi masih ada yang muslim, baiknya itu yang muslim karena haji itu pelaksanaan ibadah yang khusus umat Islam. Toleransi dan ukhuwah itu ada tempat dan batasnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan masyarakat lintas agama, seperti umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dalam mendukung pelayanan jemaah haji di daerah.

Gagasan tersebut disampaikan Dahnil saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/10/2026). Dia menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi wujud nyata toleransi dan gotong royong sebagai karakter bangsa Indonesia.

Baca Juga

Dilepas Gus Yasin, Kloter Pertama Jemaah Haji Jateng 2026 Berangkat dari Embarkasi Solo

“Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” ujar Dahnil di Manado, Sulawesi Utara.

Dahnil menjelaskan, toleransi tidak cukup diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga dapat ditunjukkan lewat kerja sama dan kontribusi bersama dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dalam konteks penyelenggaraan haji, menurutnya, masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat ikut mendukung pelayanan jemaah melalui semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Dia mencontohkan Sulawesi Utara sebagai daerah dengan tingkat keberagaman masyarakat yang kuat. Dahnil mengaku telah meminta jajaran terkait mendorong keterlibatan kelompok agama lain dalam mendukung penyelenggaraan haji di wilayah tersebut.

“Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia,” katanya.

Editor: Ahmad Antoni